“Bapperida Sulbar berkomitmen mendampingi dan membina pelaporan Rencana Aksi HAM di daerah, sebagai bagian dari misi Panca Daya Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan dasar yang berkualitas,” jelas Masita.
Dalam sesi teknis, tim dari Biro Hukum bersama Bapperida Sulbar membahas secara rinci lima aksi utama dalam pelaporan HAM, mulai dari Aksi 1 hingga Aksi 5. Diskusi juga mencakup identifikasi kendala yang dihadapi Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan aksi tersebut.
Sementara, Fahrizal Jasin menekankan bahwa Mamasa masih memiliki ruang untuk peningkatan dalam pelaporan Rencana Aksi HAM.
“Kami melihat masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pendampingan ini diharapkan menjadi titik balik bagi Mamasa dalam memperkuat komitmen terhadap HAM,” ungkapnya.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai OPD Kabupaten Mamasa, termasuk Dinas DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperindag dan UMKM, serta Serikat Pekerja Perempuan Kabupaten Mamasa. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan Mamasa dalam menjadikan HAM sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. (Rls)
