Untuk mewujudkan pengawasan yang terintegrasi, telah dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pengawasan bersama. Selain itu, disiapkan pula aplikasi khusus untuk memantau seluruh proses pendistribusian, mulai dari penyiapan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga penyerahan kepada penerima manfaat dan konsumsi.
Di tingkat kepolisian, program ini melibatkan Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pengawasan di tingkat desa yang diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan pendistribusian MBG, tidak hanya di Sulawesi Barat sebagai pilot project, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kebijakan MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Semoga program ini dapat membantu kelancaran program MBG, khususnya di Sulawesi Barat dan menjadi percontohan bagi polda lain di Indonesia,” tutup Kapolda.
Humas Polda Sulbar
