Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Paripurna Sahkan Perubahan Perda BUMD Sebuku Energi Malaqbi, Sekda Sulbar Jamin Tindak Lanjut Aspirasi DPRD

Paripurna Sahkan Perubahan Perda BUMD Sebuku Energi Malaqbi, Sekda Sulbar Jamin Tindak Lanjut Aspirasi DPRD

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna persetujuan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dihadiri langsung Sekertaris Daerah Junda Maulana mewakili GUbernur Sulbar Suhardi Duka. Senin 26 Januari 2026.

Rapat paripurna itu menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi menjadi peraturan daerah.

Perumda Sebuku Energi Malaqbi merupakan BUMD yang menerima Participating Interest (PI) dari pengelola hulu minyak Blok Sebuku.

Proses perubahan Ranperda menjadi Perda ini telah melalui tahapan panjang sesuai mekanisme yang berlaku. Mewakili Gubernur Suhardi Duka, Sekda Junda Maulana menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulbar atas rampungnya pembahasan Ranperda tersebut.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta lebih khususnya kepada panitia kerja DPRD yang telah memberikan perhatian secara serius, sehingga proses pembahasan peraturan daerah ini akhirnya dapat terlaksana dan selesai sesuai harapan kita bersama,” ucap Junda Maulana.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD Sulbar menyampaikan harapan agar pengelolaan Perusda ke depan lebih baik salah satunya jangan sampai berhadapan dengan persoalan hukum.

Junda Maulana merespons masukan itu. Ia menyebut pengawasan terhadap Perusda akan diperkuat agar badan usaha milik daerah benar-benar berjalan dan memberi hasil.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dispoparekraf Sulbar Terima Kunjungan Kementerian Pariwisata untuk Survei IPKN

    Dispoparekraf Sulbar Terima Kunjungan Kementerian Pariwisata untuk Survei IPKN

    • calendar_month Sel, 23 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 54
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Saiful Rauf, menerima kunjungan sekaligus melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pariwisata RI dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), pada Senin, 22 Juni 2026. Dalam pertemuan di ruang Sekretaris Dispoparekraf Sulbar tersebut, kedua belah pihak membahas mekanisme […]

  • Wagub Salim S Mengga Bertemu PT PPI, Dorong Investasi di Sulbar

    Wagub Salim S Mengga Bertemu PT PPI, Dorong Investasi di Sulbar

    • calendar_month Rab, 26 Feb 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta, (ekspossulbar.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI Purn Salim S Mengga melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi Perdagangan Internasional dan Pemasaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Joyce Josephine di Jakarta, Selasa , 25 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah kedepan mendorong investasi di provinsi Sulawesi Barat. Hal itu juga berkaitan dengan upaya pemerintah […]

  • Pasca Penggabungan OPD, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Koordinasikan Pemetaan ASN ke BKPSDM

    Pasca Penggabungan OPD, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Koordinasikan Pemetaan ASN ke BKPSDM

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 139
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat terkait pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 26 Januari 2026. Koordinasi tersebut dilakukan melalui […]

  • Puan Maharani

    Anggota DPR Menyinggung Publik, Puan Maharani Minta Maaf dan Pastikan Setop Tunjangan Perumahan

    • calendar_month Jum, 5 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 208
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan permohonan maaf. Hal itu lantaran adanya anggota legislatif di Senayan yang menyinggung perasaan publik. Permohonan maaf itu terucap di momen Puan Maharani menerima audiensi sejumlah tokoh lintas profesi di Kompleks Parlemen, di Senayan, Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut sekaligus untuk berdialog terkait persoalan sosial-politik pasca aksi […]

  • Cegah Penyebaran Tungro, DTPHP Sulbar Gelar Gerdal OPT pada Tanaman Padi Seluas 2 Hektare di Desa Bonda

    Cegah Penyebaran Tungro, DTPHP Sulbar Gelar Gerdal OPT pada Tanaman Padi Seluas 2 Hektare di Desa Bonda

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 64
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) untuk menekan penyebaran hama wereng hijau dan penyakit tungro pada tanaman padi di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Selasa (23/6/2026). Kegiatan pengendalian dilakukan secara […]

  • Sekjen DPR RI: Koperasi Harus Tangguh dan Adaptif Hadapi Regulasi dan Digitalisasi

    Sekjen DPR RI: Koperasi Harus Tangguh dan Adaptif Hadapi Regulasi dan Digitalisasi

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Koperasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memasuki fase penting dalam transformasi kelembagaan. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa koperasi harus mampu beradaptasi di tengah tantangan regulasi baru dan percepatan digitalisasi. “Perubahan kebijakan, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, berdampak langsung pada pengelolaan koperasi. Maka […]

expand_less