Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinkes Sulbar Ikuti Pelatihan Rencana Kontinjensi Bencana

“Kami juga mengajak para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya untuk tetap melakukannya dengan cara yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kami siap memfasilitasi dialog antara mahasiswa dengan pihak-pihak terkait, sehingga aspirasi mereka dapat tersampaikan dengan baik,” tambah Kombes Pol Slamet Wahyudi. Selain itu, kegiatan patroli ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara […]

Dalam sambutannya, Kepala DLHK Sulbar menegaskan bahwa pelaksanaan evaluasi KLHS RTRW Kabupaten Mamasa merupakan bagian penting dalam memastikan agar kebijakan dan rencana tata ruang daerah tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Ia juga menyampaikan bahwa kualitas dokumen KLHS sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan, sehingga perlu disusun secara komprehensif, partisipatif, dan […]

Lebih lanjut, Suhardi Duka menyampaikan bahwa arah belanja APBD 2026 diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Lima prioritas utama yang disepakati sepenuhnya menyasar sektor-sektor publik yang dinilai penting untuk pembangunan daerah. Meski demikian, Gubernur Suhardi Duka mengakui bahwa sebagian besar anggaran tetap terserap untuk belanja operasional, termasuk gaji ASN di eksekutif dan legislatif. “Gaji itu tidak bisa […]

Mengingat di era digital seperti saat ini, laju informasi hampir tak terbendung, terlebih di media sosial yang sering terjadi hujat-menghujat, dan saling menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Hal ini jika tidak difilter dengan baik, maka bisa jadi Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 akan menimbulkan kekacauan yang massif. Atas hal tersebut diatas, maka Serikat […]

KOTA BANDUNG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut disetujui bersama antara DPRD Jabar dan Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (2/7/2024). Dalam sambutannya, Bey mengapresiasi DPRD Jabar dalam menginisiasi adanya raperda tersebut dan Pansus VII dalam upaya […]

“Kepala perangkat daerah wajib melaporkan ASN yang masuk kerja pada hari pertama, kedua, dan ketiga setelah cuti, yakni 8, 9, dan 10 April. ASN yang absen tanpa alasan jelas akan dikenai sanksi pemotongan TTP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 10 persen per hari,” tegasnya. Selain itu, perangkat daerah yang menjalankan layanan publik tetap diminta mengatur jadwal […]