EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Bapperida Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal itu diwujudkan melalui program Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi (DAK) yang saat ini memasuki tahap penilaian untuk enam desa perwakilan dari enam kabupaten di Sulbar.
Program ini merupakan strategi penting untuk mendukung sasaran pembangunan daerah, yakni membaiknya pengendalian dan pengawasan yang diukur melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Targetnya, terwujud pemerintahan desa bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Salim S Mengga.
Rapat koordinasi persiapan penilaian DAK digelar di Kantor Inspektorat Sulbar, baru-baru ini. Hadir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana selaku Ketua Bidang Penguatan Tata Laksana, serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin, yang bertindak sebagai Wakil Ketua Tim.
“Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 583 Tahun 2025 tentang Tim Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi, Bidang Penguatan Tata Laksana bertugas memastikan kesiapan kebijakan desa terkait pengelolaan APBDes, pengawasan perangkat desa, pengendalian gratifikasi, serta penerapan pakta integritas,” jelas Hasanuddin.
