Instruksi kesiapsiagaan ini juga berhubungan erat dengan kebijakan nasional. Sebelumnya, BNPB dan Kementerian PUPR di tingkat pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi fenomena iklim ekstrem yang dipengaruhi La Niña dan perubahan iklim global. Pemerintah pusat bahkan telah meminta daerah untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, memperbaiki saluran drainase, serta menyiapkan jalur evakuasi masyarakat.
Konteks tersebut memperlihatkan bahwa langkah Dinas PUPR Sulbar sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan memperkuat sistem drainase, menjaga infrastruktur jalan dari potensi longsor, meningkatkan kapasitas SDM, serta menyiagakan personel di lapangan, maka dampak bencana bisa ditekan seminimal mungkin.
Ridwan menekankan, koordinasi lintas sektor juga diperlukan, baik dengan BPBD, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S Mengga, khususnya poin keempat, yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Dengan menjaga lingkungan hidup, kita tidak hanya menjaga kualitas infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (Rls)
