Selain membahas efisiensi fiskal, rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulbar, seluruh Pemkab, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja, sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya kerja sama dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. “Kita tidak ingin membangkang dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima. Pendidikan tetap prioritas. Seluruh hak-hak guru akan tetap diberikan, tidak ada pengurangan terhadap pembiayaan pendidikan,” tegas Suhardi Duka.
Ia juga menambahkan bahwa layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Dengan demikian, layanan dasar sektor kesehatan masih bisa kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.
Melalui peran aktif Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis perencanaan tahun 2026 tetap berjalan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun di tengah tantangan fiskal yang terbatas. (Rls)
