Dengan hasil pengukuran yang objektif, diharapkan pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan digital pegawai dan mempercepat digitalisasi layanan publik serta meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.
“Pengukuran kompetensi digital ini mengacu pada framework DigComp (Digital
Competence Framework) yang disusun oleh Uni Eropa, yang mencakup lima area utama: informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai tingkat kesiapan digital para pegawai dalam menghadapi tuntutan era digital yang semakin berkembang, serta mengidentifikasi area-area yang perlu pengembangan lebih lanjut dalam kompetensi digital,” ungkapnya.
Hasil pengukuran ini akan dijadikan sebagai landasan kebijakan dan dasar dalam merancang program pengembangan kompetensi digital di Provinsi Sulawesi Barat. Program-program pelatihan akan difokuskan pada peningkatan keterampilan di area-area yang masih memerlukan perhatian lebih, seperti keamanan digital, pembuatan konten digital, serta pemecahan masalah dengan teknologi digital.
Dengan kebijakan ini, diharapkan ASN dan Non-ASN Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia digital, serta mendukung proses transformasi digital dalam pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara, Kepala BPPSDM Makassar Baso Saleh mengapresiasi atas kerjasama yang terbangun dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar sehingga pelaksanaan pengukuran kompetensi digital memperoleh hasil yang cukup memuaskan.
“Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kedepan,” ungkapnya. .(Rls)
