Wantannas RI Bahas Dampak Regulasi Pertambangan, Kesbangpol Sulbar Dorong Tata Kelola Berkeadilan

Kadis ESDM juga mengungkapkan kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan EBT di Sulawesi Barat, yaitu belum ditetapkannya kuota pembangunan pembangkit listrik EBT oleh Kementerian ESDM. Padahal, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, Sulawesi Barat ditargetkan dapat dibangun pembangkit listrik dengan total kapasitas hingga 800 MW. Saat ini, terdapat banyak perusahaan yang berminat berinvestasi […]

Ia menyatakan bahwa Dinas ESDM senantiasa mendorong seluruh bidang untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang profesional dan akuntabel. “Program harus menjawab kebutuhan daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bukan sekadar administratif, tapi benar-benar memberi manfaat,” tegas Bujaeramy. Bujaeramy juga menegaskan bahwa pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pertambangan di Sulawesi Barat, sehingga potensi sumber […]

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya memperkuat promosi kesehatan yang ramah disabilitas, peningkatan akses informasi kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pemenuhan hak-hak kesehatan penyandang disabilitas di Sulawesi Barat. DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong pembangunan kesehatan yang mengedepankan prinsip tidak meninggalkan siapa pun (no one left behind) melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang […]

Melalui implementasi GARATTA TBC, DKPPKB Sulawesi Barat terus mendorong percepatan investigasi kontak, peningkatan penemuan kasus, perluasan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), penguatan edukasi masyarakat, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung agenda nasional eliminasi Tuberkulosis dan memperkuat transformasi layanan […]

Dalam pembahasan tersebut, Dinas PUPR Sulbar memaparkan potensi sumber-sumber PAD yang berasal dari berbagai layanan teknis, termasuk pelayanan UPTD Laboratorium Pengujian Mutu serta layanan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas PUPR. Paparan tersebut disusun berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, potensi pengembangan layanan, serta langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan pada tahun anggaran mendatang agar target yang […]

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Dinas PUPR Sulbar, Bau Maswat Dai, menyampaikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada regulasi dan standar teknis yang berlaku. Selain memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga, ia juga mengingatkan seluruh penyedia jasa agar memenuhi kewajiban pembayaran layanan laboratorium sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi […]

Strategi Akselerasi: Digitalisasi dan Visi Ekonomi Sirkular Safaruddin memaparkan langkah edukatif dan inovatif melalui model integrasi yang komprehensif : – Digitalisasi & Monitoring: Pemanfaatan integrasi citra satelit PlanetScope dan drone untuk memantau kondisi oseanografi secara presisi. – Visi Ekonomi Sirkular: Mengolah limbah menjadi pupuk organik (biostimulan) dan memproses rumput laut mutu rendah menjadi bioplastik ramah […]

Sementara Firman Argo, menyampaikan, ini bukan gerakan politik tapi gerakan langit biru untuk menyambut HUT Demokrat Ke-25 yang dilakukan 8 minggu secara berturut-turut diseluruh Indonesia. “Semoga kegiatan ini menginspirasi kita semua, supaya peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Momentum ini juga kami mengajak stakeholder lainnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat […]

Sementara itu, ditempat terpisah Dirlantas Kombes Pol Nurhadi Ismanto menegaskan, pola patroli yang mengedepankan aspek komunikasi dan pendekatan kemanusiaan seperti ini sengaja terus dikembangkan. Rasa aman yang sesungguhnya di jalan raya tidak akan pernah tumbuh jika hanya bertumpu pada rasa takut akan sanksi atau penindakan hukum semata. “Rasa aman yang lahir manakala masyarakat merasakan secara […]

Pelaporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia di tingkat daerah. Narasumber dari Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI, Melva Theresia Simamora, menjelaskan bahwa laporan disusun berdasarkan data dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait dengan memperhatikan […]