Menurutnya, hasil dari kebijakan efisiensi tersebut mulai dirasakan masyarakat, di antaranya melalui program padat karya dan kegiatan produktif lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kami juga meminta agar setiap anggaran di APBD disusun secara rasional, bukan sekadar angka ideal yang tidak realistis untuk diwujudkan,” tegasnya.
Suhardi Duka mengungkapkan, dalam proses penyesuaian itu pemerintah daerah menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum ia menjabat sebagai Gubernur Sulbar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa dalam tiga bulan terakhir, efisiensi tetap menjadi fokus utama agar neraca keuangan tetap seimbang seperti dalam teori akutansi.
“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih baik lagi. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya.
Ali Chandra juga menyebutkan, tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 miliar lebih. Kondisi ini menuntut pemerintah provinsi untuk lebih cermat menata kembali PAD dan struktur belanja agar program pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulbar.
“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (Rls)
