Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW, Pranoto, dalam paparannya menyampaikan sejumlah program prioritas nasional yang akan diintervensi di Sulbar, di antaranya pembangunan bendungan, jaringan air baku, pengendalian banjir, pembangunan sekolah rakyat, serta penyediaan fasilitas sanitasi terpadu.
Dalam sesi diskusi, Arjanto menyoroti tantangan utama dalam pelaksanaan program infrastruktur daerah, yakni keterbatasan fiskal, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 27,14% dari total penerimaan.
Sebagai solusi, ia menegaskan pentingnya kemitraan dengan sektor swasta dan alternatif pembiayaan lainnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
“Bapperida mendorong pemerintah kabupaten dan dinas terkait untuk menyiapkan dokumen teknis dan lahan agar usulan pembangunan dapat difasilitasi melalui APBN atau kerja sama investasi. Kesiapan dokumen seperti DED, perizinan lingkungan, bukti kepemilikan lahan, dan kelembagaan pengelola menjadi syarat mutlak,” jelas Arjanto.
Beberapa isu strategis dan teknis yang mendapat perhatian khusus dalam forum ini antara lain: Percepatan penanganan ruas jalan rusak di Topoyo, transisi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), kendala operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tabolang akibat keterbatasan armada, dan ancaman alih fungsi lahan persawahan di Desa Kuo, Mamuju Tengah.
Melalui rapat ini, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk menyusun rencana aksi infrastruktur yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Diharapkan, hasil koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan setiap pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. (Rls)
