Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » IBF TVOne, Gubernur SDK Tegaskan Keadilan Pajak Harus Sejalan dengan Keadilan Pendapatan Pusat–Daerah

IBF TVOne, Gubernur SDK Tegaskan Keadilan Pajak Harus Sejalan dengan Keadilan Pendapatan Pusat–Daerah

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
  • comment 0 komentar

Menurut Gubernur Suhardi Duka, keadilan fiskal harus dilihat secara menyeluruh, baik antara orang kaya dan miskin, maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

“Jadi, olehnya itu yang saya katakan tadi, kalau kita sepakat, mari kita sama-sama menciptakan keadilan antara keadilan pajak antara masyarakat miskin dan kaya serta keadilan pemdapatan antara pusat dan daerah,” sebutnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti rendahnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini hanya sekitar 15 sampai 20 persen dari total pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah pusat perlu lebih kreatif dalam meningkatkan PNBP agar tidak terlalu membebani pajak di daerah.

Wijayanto juga menyebut bahwa adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sudah sangat dirasakan dampaknya. Bahkan, beberapa pemerintah daerah terpaksa menaikkan PBB hingga 1.000 persen sebagai imbas dari keterbatasan fiskal.

“Tahun ini saja dipangkas 10 persen, daerah sudah kesulitan. Tahun depan akan dipangkas lagi 25 persen. Jadi kita bisa bayangkan, akan ada banyak Pemda yang membiayai kebutuhan rutin saja tidak mampu. Nanti akan banyak pemangkasan karyawan honorer di daerah-daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan mendukung pernyataan Gubernur Suhardi Duka soal keadilan pajak dan keadilan pendapatan antara pusat dan daerah, jadi tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah, melainkan harus menjadi agenda bersama antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, menurutnya, peran MUI sangat positif karena mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

“Kalau ini bisa didorong betul, maka compliance pajak yang sangat rendah ini bisa diperbaiki. Artinya pemerintah tidak hanya dituntut, tapi juga dibantu oleh fatwa itu.,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPN Sulbar Gelar Rakorwal Reforma Agraria, Gubernur: Ini Langkah Strategis Nasional

    BPN Sulbar Gelar Rakorwal Reforma Agraria, Gubernur: Ini Langkah Strategis Nasional

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 95
    • 0Komentar

    “Jadi saya sangat menyambut reforma agraria yang dilaksanakan BPN Sulbar. Apalagi sesuai penyampaian Kepala BPN bahwa target tahun 2025 kita sudah mencapai 95 persen pada bulan Juni ini,” beber Gubernur Suhardi Duka. Dengan demikian, Suhardi Duka akan mengusulkan kembali untuk menambah target dua kali lipat agar bisa dicapai untuk tahun 2026. Kepala BPN Sulbar Budi […]

  • Gubernur Ridwan Kamil Usulkan Tiga Nama Penjabat Kepala Daerah

    Gubernur Ridwan Kamil Usulkan Tiga Nama Penjabat Kepala Daerah

    • calendar_month Rab, 11 Mei 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 155
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong akibat masa jabatannya segera berakhir tahun ini. Ketiga penjabat itu akan mengisi jabatan kepala daerah Kabupatan Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi. ”Kami sudah mengusulkan untuk penjabat bupati/wali kota di tiga wilayah […]

  • Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium

    Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 135
    • 0Komentar

    “Saya jaga sendiri buahnya. Ada yang berbuah 200 hingga 300 buah per pohon,” tuturnya. Namun kini, dengan adanya teknologi dan bibit unggul, petani tidak lagi harus menunggu puluhan tahun. Durian bisa mulai berbuah dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Ia berharap Asosiasi Petani Durian Sulbar dapat menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten […]

  • Pj Gubernur Sulbar Hadiri Paripurna LKPJ 2022, Berikut Poin Rekomendasi DPRD Sulbar

    Pj Gubernur Sulbar Hadiri Paripurna LKPJ 2022, Berikut Poin Rekomendasi DPRD Sulbar

    • calendar_month Rab, 3 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Menanggapi hal itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih dan mengapresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ 2022. Selanjutnya rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang semakin lebih baik pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. “Rekomendasi ini merupakan cermin dari perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan serta partisipasi […]

  • Bupati Pasangkayu Serahkan KUA-PPAS 2020 ke DPRD Pasangkayu

    Bupati Pasangkayu Serahkan KUA-PPAS 2020 ke DPRD Pasangkayu

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 415
    • 0Komentar

    Belanja langsung yang menjadi urusan konkuren Rp.449 miliar lebih, sedangkan belanja tidak pangsung sebesar Rp. 397 miliar lebih. “ Dalam konteks Pasangkayu disebut money follow program Nawa Jiwa. Ini mensyaratkan kepada Pemerintah Daerah memastikan bahwa hanya program yang betul-betul bermanfaat dan mendukung program Nawa Jiwa yang akan dialokasikan. Bukan lagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi […]

  • Pemprov Sulbar Apresiasi Peran Pers dalam Penyebaran Informasi Pembangunan

    Pemprov Sulbar Apresiasi Peran Pers dalam Penyebaran Informasi Pembangunan

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Saat ini, Pemprov Sulbar terus berupaya menjaga konsistensi agar tetap berada di posisi tiga besar pemberitaan gubernur secara nasional. Namun demikian, Ridwan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyebarluasan informasi. Salah satunya adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pemerintah yang baru mencapai sekitar 40 persen, jauh di bawah tingkat pengenalan terhadap figur gubernur yang mencapai […]

expand_less