Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Dorong Percepatan Realisasi Penerbangan Jakarta–Mamuju, Pemprov Sulbar Gandeng HIPMI Audiensi ke Kemenhub RI

Dorong Percepatan Realisasi Penerbangan Jakarta–Mamuju, Pemprov Sulbar Gandeng HIPMI Audiensi ke Kemenhub RI

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat konektivitas transportasi udara sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar Maddareski Salatin, bersama Ketua HIPMI Sulbar yang juga Anggota DPR RI, Muh. Zulfikar Suhardi, serta jajaran Pengurus Pusat HIPMI melakukan audiensi strategis dengan Direktur Angkutan Udara Agustinus Budi Hartono di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) pada Jumat (27/2/2026).

Dalam audiensi, Direktur Angkutan Udara turut didampingi Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD, Anthony Leong.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas percepatan realisasi penerbangan langsung rute Jakarta–Mamuju serta penambahan frekuensi penerbangan yang masuk dan keluar dari Mamuju. Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat konektivitas udara memiliki peran vital dalam membuka akses ekonomi, investasi, dan pelayanan publik di Sulbar.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK–JSM), yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memandang bahwa akses penerbangan langsung ke Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan distribusi nasional akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah.

Kadis Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, menegaskan bahwa selama ini keterbatasan frekuensi dan rute penerbangan menjadi salah satu kendala dalam mendorong mobilitas masyarakat dan pelaku usaha.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rusaknya Moral di Tengah Bebasnya Media Sosial dan Meningkatnya Perselingkuhan

    Rusaknya Moral di Tengah Bebasnya Media Sosial dan Meningkatnya Perselingkuhan

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 168
    • 0Komentar

    DALAM era digital yang serba cepat saat ini, media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook mempermudah komunikasi, menyebarkan informasi, hingga membentuk komunitas. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga membuka ruang yang luas bagi kerusakan moral, salah satunya melalui normalisasi gaya hidup bebas […]

  • Wabup Herny Ajak OPD Terapkan Sistem Kerja Partisipatif

    Wabup Herny Ajak OPD Terapkan Sistem Kerja Partisipatif

    • calendar_month Sel, 2 Mar 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 277
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus mengajak para OPD membangun sistem kerja kolaborasi partisipatif dalam menyukseskan realisasi visi misi nya lima tahun kedepan. Diperlukan ditengah anggaran daerah yang terbatas. Kata dia, OPD harus mampu berinovasi dan berkreasi untuk menjalankan program kerja. Minim biaya tapi dapat memberi dampak yang besar dimasyarakat. ” Jadi jangan lagi berperspektif […]

  • Presiden Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie

    Presiden Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie

    • calendar_month Ming, 3 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 62
    • 0Komentar

    ABU DHABI, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7/2022). Presiden tiba di Istana Al Shatie sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dan pertemuan bilateral antara dua […]

  • Dugaan Korupsi APK, Polda Sulbar Tetapkan ARS Sebagai Tersangka

    Dugaan Korupsi APK, Polda Sulbar Tetapkan ARS Sebagai Tersangka

    • calendar_month Kam, 12 Jul 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 372
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – Kasus dugaan korpsi terkait pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulbar tahun 2017 T.A 2016. yang ditangani oleh direktorat reserse kriminalitas khusus polda sulbar kini telah menetapkan satu tersangka atas nama ARS. ARS merupakan sekretaris KPU Prov. Sulbar / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) terkait kasus yang dimaksud. […]

  • Bupati Pasangkayu dan Forkopimda Jenguk Wabup di RS Anutarpura

    Bupati Pasangkayu dan Forkopimda Jenguk Wabup di RS Anutarpura

    • calendar_month Sel, 9 Feb 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 315
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa berkesempatan menjenguk Wakil Bupati Muhammad Saal yang sedang terbaring di Rumah Sakit (RS) Anutapura Palu, Selasa 9 Februari. Bupati yang mengenakan baju kotak-kotak itu tidak sendiri, ia didamping pimpinan Forkopimda, seperti Kapolres AKBP Leo H Siagian, Kepala Kejari Imam MS Sidabutar, Dandim 1427/Pasangkayu Novy Aldi, dan sejumlah pimpinan OPD. […]

  • Pemprov Sulbar dan Kejati Matangkan Draf Kesepakatan Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

    Pemprov Sulbar dan Kejati Matangkan Draf Kesepakatan Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 54
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk memfinalisasi draf Kesepakatan Bersama terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu (4/2/2026). Rapat tersebut merupakan langkah strategis Pemprov Sulbar guna memastikan setiap kebijakan dan tindakan administratif memiliki landasan hukum yang kuat serta memperoleh […]

expand_less