Suhardi Duka Peringatkan Risiko “Shutdown” Daerah Jika Pusat Tak Beri Relaksasi Aturan Keuangan
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Jum, 10 Apr 2026
- comment 0 komentar
Gubernur Sulawesi Barat, SUhardi Duka.
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus menampung berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan. Hal itu disampaikan Suhardi Duka usai menghadiri Musrenbang RKPD Sulbar 2027, Jumat, 10 April 2026.
“Musrenbang ini kita mengakselerasi apa yang menjadi kebijakan nasional dan kebijakan provinsi, sekaligus mendengarkan pandangan para bupati. Termasuk juga DPRD melalui pokok-pokok pikiran hasil reses,” ujar Suhardi Duka.
Menurutnya, forum Musrenbang menghasilkan sangat banyak masukan. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola berbagai usulan tersebut di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Inputnya besar sekali. Tinggal bagaimana mengelola dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas. Ini bagian dari seni mengelola anggaran,” katanya.
Suhardi Duka menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran kini diterapkan secara ketat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Sejumlah belanja nonprioritas bahkan telah dipangkas, termasuk konsumsi rapat di ruang gubernur dan perjalanan dinas.
“Sekarang makan minum di ruangan gubernur sudah tidak ada, perjalanan dinas juga dikurangi,” ungkap Suhardi Duka.
Meski demikian, Suhardi Duka menegaskan ada sejumlah pos anggaran yang tidak bisa terkena efisiensi, seperti subsidi layanan kesehatan melalui BPJS serta belanja pegawai.
“Kalau subsidi BPJS dihapus, akan banyak persoalan di rumah sakit. Di sisi lain, masyarakat sekarang menuntut pelayanan cepat, sementara kapasitas tenaga medis juga terbatas,” jelasnya.
- Penulis: Ekspos Sulbar
