BPKAD Sulbar Ikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2026 Bersama Komisi II DPRD
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 14 menit yang lalu
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut mengikuti Rapat Koordinasi Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (31/8/2026).
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, didampingi Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Muhammad, para Kepala Subbidang, serta Pejabat Perencana Ahli Muda BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, pemerintah daerah terus mendorong pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD merupakan momentum penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang koordinasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Faika.
Menurutnya, BPKAD akan terus memperkuat koordinasi dengan TAPD maupun perangkat daerah terkait, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pelaksanaan APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian target dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
- Penulis: Ekspos Sulbar
