Disperkimtanhub Sulbar Mulai Pacu Pengadaan, 49 Paket PSU Review

1. Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 25 paket;
2. Kabupaten Mamasa sebanyak 4 paket;
3. Kabupaten Majene sebanyak 5 paket;
4. Kabupaten Mamuju sebanyak 12 paket;
5. Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1 paket;
6. Kabupaten Pasangkayu sebanyak 2 paket.

Dengan demikian, keseluruhan paket pembangunan fisik PSU yang tersebar di enam kabupaten tersebut mencapai 49 paket.

Sebaran kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan PSU menjadi salah satu bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman di berbagai wilayah Sulawesi Barat.

Selain memberikan dampak terhadap kondisi fisik kawasan permukiman, pembangunan PSU juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai di kawasan permukiman dapat mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang lebih layak serta menunjang aktivitas masyarakat.

Beririsan dengan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Muhammad Yusuf menambahkan, output dari pembangunan PSU tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan sejumlah target pembangunan daerah, termasuk upaya menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar dan terciptanya lingkungan permukiman yang lebih layak diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Output dari pembangunan PSU ini beririsan dengan target menekan stunting dan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Karena itu, percepatan pelaksanaan pembangunan PSU menjadi penting agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat di masing-masing lokasi penerima kegiatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Disperkimtanhub diharapkan dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, koordinasi antara OPD pelaksana, UKPBJ, pejabat pengadaan, serta pihak penyedia menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan.

Rapat/review pengadaan tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk mempercepat proses menuju pelaksanaan fisik. Setelah seluruh persyaratan dan proses pengadaan terpenuhi, kegiatan akan dilanjutkan dengan tahapan perikatan melalui SPK serta pelaksanaan PCM sebelum pekerjaan dimulai.

Melalui percepatan tersebut, pembangunan 49 paket PSU yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu diharapkan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pembangunan PSU juga diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi mampu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih layak, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Sulawesi Barat, khususnya dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. (rls)