Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Sulbar Masuki Tahap Kedua, Perkuat Landasan Hukum Pengelolaan Potensi Maritim
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 19 menit yang lalu

Pengawasan dan Pengendalian, sebagai instrumen untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Pada pelaksanaan rapat kedua ini, pembahasan berlangsung relatif lancar dan tidak banyak memunculkan perdebatan. Hal tersebut karena sejumlah tanggapan dan masukan perbaikan yang sebelumnya disampaikan dalam rapat harmonisasi pertama telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan substansi draf Ranperda.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam proses harmonisasi adalah memastikan bahwa seluruh materi muatan Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk regulasi pemerintah pusat. Dengan demikian, peraturan daerah yang nantinya ditetapkan memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, setelah menerima laporan dari jajaran yang menghadiri rapat tersebut, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar matang, baik dari sisi substansi maupun kesesuaian hukumnya.
“Pada prinsipnya, kami mendukung proses penyusunan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini. Seluruh masukan dari instansi teknis harus menjadi perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat,” ujar Safaruddin.
“Harapan kita, Ranperda ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan,” lanjutnya.
Lebih jauh, keberadaan Ranperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu menyatukan berbagai aspek pengelolaan kelautan dan perikanan, mulai dari perlindungan wilayah pesisir, pengelolaan aktivitas penangkapan ikan, pengembangan budidaya, hingga pemberdayaan masyarakat.
Hal ini penting mengingat sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekosistem, ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Melalui proses harmonisasi yang terus dimatangkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD dan perangkat daerah teknis diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan potensi maritim Sulawesi Barat yang berkelanjutan, produktif, berdaya saing, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Penulis: Ekspos Sulbar

