Kapolres Pasangkayu Angkat Bicara soal Aksi Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat, Tegaskan Penyidikan Harus Profesional
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 4 menit yang lalu
Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata.
EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU – Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata angkat bicara menyikapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar, Jumat 13 November 2026.
Aksi yang melibatkan sejumlah petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda hingga mahasiswa tersebut menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan anak usaha Grup Astra Agro Lestari (AAL), yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, AKBP Joko Kusumadinata menegaskan bahwa Polres Pasangkayu tetap mengedepankan prinsip netralitas dalam menangani setiap perkara hukum. Ia memastikan proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak boleh mengarah pada kriminalisasi terhadap masyarakat.
Selaku Kapolres, dirinya juga telah menekankan kepada seluruh penyidik agar setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan proporsional.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan konflik agraria adalah pembuktian terhadap legalitas alas hak masing-masing pihak, baik pelapor maupun terlapor.
Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Legalitas dan legitimasi hukum harus dipastikan dalam setiap tahapan proses penyidikan. Kami juga menekankan agar penyidik selalu mengedepankan tindakan humanis dengan tetap memperhatikan hak-hak pelapor maupun terlapor,” demikian penegasan Kapolres dalam keterangannya, Sabtu 14 November 2026
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pasangkayu.
- Penulis: Ekspos Sulbar
