EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dengan menghadiri kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025, yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Selasa (30/9) di Hotel Matos, Mamuju.
Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, A. Kustia Hatta bersama staf teknis, yang turut berdiskusi terkait isu-isu strategis pelaksanaan APBN dan APBD Sulbar sepanjang Triwulan II Tahun 2025.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahyo Purnomo, dengan menggarisbawahi pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berintegritas.
Dalam pemaparan KFR, terdapat sejumlah catatan penting mengenai perkembangan fiskal dan perekonomian di Sulbar, di antaranya:
Pendapatan Daerah
Pertumbuhan penerimaan pajak masih menyisakan potensi yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor UMKM. Masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan fasilitas perpajakan secara optimal.
Realisasi PNBP tercatat tumbuh hingga 160,66 persen (y-o-y), namun masih sangat bergantung pada pendapatan sewa BMN, terutama dari sektor pelabuhan. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya diversifikasi sumber PNBP di Sulawesi Barat.
Realisasi belanja modal APBN dan APBD masih rendah, bahkan di bawah 20 persen dari pagu. Tercatat masih ada 44 satker dengan pagu belanja modal, namun realisasi 0 persen karena belum melalui proses lelang.
