Bahas Perda Jasa Konstruksi, PUPR Sulbar Bakal Buat Sosialisasi Bersama PUPR Polman
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Sel, 1 Sep 2026
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat bahas persiapan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi. Persiapan dilakukan melalui koordinasi antara Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas PUPR Sulbar dengan jajaran Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, Senin (31/8/2026).
Kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah serta penguatan sumber daya manusia. Penguatan sektor jasa konstruksi menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, tertib, aman dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
Dalam koordinasi tersebut, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar, Afandi Fahrizal bersama pejabat fungsional melakukan pembahasan terkait sejumlah persiapan teknis, khususnya identifikasi calon peserta dan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Sosialisasi Perda Jasa Konstruksi.
Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, Ariyani turut melakukan identifikasi terhadap asosiasi dan lembaga jasa konstruksi, badan usaha, tenaga kerja konstruksi, serta pihak terkait lainnya yang memiliki peran dan keterkaitan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Polewali Mandar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sosialisasi dapat menjangkau seluruh unsur strategis dalam ekosistem jasa konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengatakan bahwa Perda Jasa Konstruksi merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi di Sulawesi Barat.
“Perda ini harus dipahami bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, sosialisasi tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian regulasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi antara pemerintah, asosiasi, badan usaha, tenaga kerja konstruksi dan seluruh pihak terkait,” ujar Surya.
- Penulis: Ekspos Sulbar
