Regulasi
DPRD Kota Makassar Konsultasi ke DPRD Sulbar, Dalami Regulasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
- calendar_month Sen, 26 Okt 2026
- visibility 84
- 0Komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, Senin, 26 Oktober 2026. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait regulasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung, bersama jajaran staf. Pertemuan ini berlangsung di […]
Dinas ESDM Sulbar Gelar Sosialisasi Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik : Dorong Pelaku Usaha Patuhi Regulasi
- calendar_month Sab, 9 Agu 2025
- visibility 282
- 0Komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menggelar kegiatan Sosialisasi Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik, di Hotel Lestari, Jl. Musa Karim, Karema, Mamuju baru-baru ini. Kegiatan ini dibuka secara resmi Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan. Sosialisasi ini diikuti 35 peserta yang berasal dari sektor industri/manufaktur, perbankan, perhotelan, dan rumah sakit di […]
Penyelarasan Regulasi: Biro Hukum Sulbar Kaji Ranperda Standar Belanja Mamuju 2026
- calendar_month Kam, 26 Jun 2025
- visibility 146
- 0Komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat bagian Peraturan Perundang Undangan Kabupaten/Kota melakukan rapat Pembahasan Ranperda Kabupaten Mamuju tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja TA 2026, di ruang rapat Biro Hukum Setda. Provinsi Sulbar. Selasa, 24 Juni 2025. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Afrisal, SH dan […]
Pemerintah Perlu Perkuat Regulasi dan Pengawasan terhadap Ormas yang Minta THR
- calendar_month Kam, 27 Mar 2025
- visibility 230
- 0Komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang meresahkan dunia usaha, bahkan hinga permintaan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran. Permintaan THR itu kerap dilakukan Ormas ke instansi pemerintah dan swasta dengan memegang prinsip kebebasan berserikat warga. “Pemerintah mestinya bertindak atas fenomena tahunan ini, […]

