Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month 8 menit yang lalu

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI resmi mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa regulasi ini berfokus pada penguatan pemulihan kerugian negara serta masyarakat akibat kejahatan finansial dan pidana lainnya.

“RUU ini menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, dan adil sesuai asas prosedural dan legalitas, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman dalam laporannya di Komisi III DPR RI.

Pembentukan RUU didasari belum optimalnya instrumen penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Regulasi ini berorientasi pada pemulihan aset (asset recovery), bukan sekadar pemidanaan pelaku.

Proses penyusunan berjalan terbuka melalui siaran TVR Parlemen, YouTube DPR RI, dan situs resmi dpr.go.id. Komisi III menggelar lebih dari 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan elemen masyarakat, serta kunjungan kerja di 15 provinsi (46 daerah pemilihan).

Dari total 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), jumlah pasal berkembang dari 67 menjadi 74 pasal. Frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” ditambahkan pada judul RUU guna mempertegas ruang lingkupnya.

Habiburokhman juga menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset ini dibangun diatas 4 Pilar Utama yakni: Pertama, Asas dan Ruang Lingkup: Menjamin perlindungan HAM, proporsionalitas, serta perluasan jangkauan kejahatan berbasis teknologi dan finansial.

Kedua, Prosedur Presisi (Non-Conviction Based): Perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana inkrah terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah abuse of power.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri PANRB Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Media Sukseskan Program Pembangunan

    Menteri PANRB Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Media Sukseskan Program Pembangunan

    • calendar_month Sab, 25 Nov 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 218
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Program Pembangunan nasional bukanlah upaya yang bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, termasuk media publik. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Ia menilai insan media menjadi mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan pembangunan nasional. “Pemerintah punya tanggung jawab […]

  • Importasi Ribuan Ton Beras Saat Panen Timbulkan Keresahan di Kalangan Petani

    Importasi Ribuan Ton Beras Saat Panen Timbulkan Keresahan di Kalangan Petani

    • calendar_month Jum, 7 Feb 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 987
    • 0Komentar

    Jakarta, ekspossulbar.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (3/2/2025). Menurutnya, adanya importasi ribuan ton beras itu menimbulkan keresahan di kalangan para petani. Karena itu, ia mendesak komitmen pemerintah untuk setop impor beras dari luar […]

  • Sekda Sulbar Pimpin Exit Meeting BPK RI, Tegaskan Percepatan Perbaikan Temuan

    Sekda Sulbar Pimpin Exit Meeting BPK RI, Tegaskan Percepatan Perbaikan Temuan

    • calendar_month Sab, 6 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 224
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin Rapat Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (5/12/2025). Exit meeting ini membahas pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025. Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat utama […]

  • 12 Kafilah Ramaikan MTQ VIII Pasangkayu

    12 Kafilah Ramaikan MTQ VIII Pasangkayu

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 334
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke VIII tingkat Kabupaten Pasangkayu resmi dibuka oleh Bupati Agus Ambo Djiwa, Senin 24 Februari. Pembukaan MTQ yang berlangsung di Kecamatan Bambaira ini berlangsung meriah. Dihadiri ratusan masyarakat. Juga rombong kafilah yang bakal berkompetisi. Ada 12 kafilah dengan jumlah anggota masing-masing mencapai ratusan orang. Kafilah tersebut berasal dari 12 kecamatan […]

  • Kesbangpol Sulbar: Putra-Putri Terbaik Sulbar akan Berangkat ke Jakarta, Wakili Provinsi di Paskibraka Nasional 2025

    Kesbangpol Sulbar: Putra-Putri Terbaik Sulbar akan Berangkat ke Jakarta, Wakili Provinsi di Paskibraka Nasional 2025

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 409
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dua putra-putri terbaik asal Sulawesi Barat akan diberangkatkan ke Jakarta pada 14 Juli 2025 untuk mengikuti pembekalan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kedua putra-putri terbaik Sulbar tersebut, yaitu, Hilton Pratama Mantong (UPTD SMAN 1 Mamuju) dan Zalfa Naqiyya (UPTD SMAN 1 Tinambung), yang akan bertugas menjadi Pasukan […]

  • RDP DPRD Sulbar

    RDP Komisi II DPRD Sulbar Soroti Pelanggaran Izin dan Limbah PT Palma di Pasangkayu, DLH Diminta Bertindak Proaktif

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 302
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Palma di Kabupaten Pasangkayu, Rabu (1/10/2025).. RDP di awal Oktober itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan S Pababari, dan dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar, Zulkifli Manggazali, […]

expand_less