DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 8 menit yang lalu

Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Habiburokhman.
EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI resmi mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa regulasi ini berfokus pada penguatan pemulihan kerugian negara serta masyarakat akibat kejahatan finansial dan pidana lainnya.
“RUU ini menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, dan adil sesuai asas prosedural dan legalitas, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman dalam laporannya di Komisi III DPR RI.
Pembentukan RUU didasari belum optimalnya instrumen penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Regulasi ini berorientasi pada pemulihan aset (asset recovery), bukan sekadar pemidanaan pelaku.
Proses penyusunan berjalan terbuka melalui siaran TVR Parlemen, YouTube DPR RI, dan situs resmi dpr.go.id. Komisi III menggelar lebih dari 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan elemen masyarakat, serta kunjungan kerja di 15 provinsi (46 daerah pemilihan).
Dari total 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), jumlah pasal berkembang dari 67 menjadi 74 pasal. Frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” ditambahkan pada judul RUU guna mempertegas ruang lingkupnya.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset ini dibangun diatas 4 Pilar Utama yakni: Pertama, Asas dan Ruang Lingkup: Menjamin perlindungan HAM, proporsionalitas, serta perluasan jangkauan kejahatan berbasis teknologi dan finansial.
Kedua, Prosedur Presisi (Non-Conviction Based): Perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana inkrah terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah abuse of power.
- Penulis: Ekspos Sulbar

