Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Pemkab Pasangkayu Gelontorkan Rp.51 Miliar ke Desa

Pemkab Pasangkayu Gelontorkan Rp.51 Miliar ke Desa

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 27 Nov 2018
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Pemkab Pasangkayu membagikan pagu anggaran desa tahun 2019 , untuk 59 desa di kabupaten paling utara Sulbar ini, Selasa 27 November.

Pemberian pagu desa dilakukan oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, dan Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, diruang pola kantor bupati Pasangkayu.

Dalam pagu anggaran tersebut Pemkab Pasangkayu menggelontorkan anggaran Rp. 51.732.000.000 ke desa sebagai dana pendamping anggaran dari pusat (Dana Desa) sebesar Rp. 58.395.782.000. Selain anggaran kabupaten dan anggaran pusat, juga terdapat anggaran DBH pajak Rp. 984.140.000. Total anggaran yang dibagikan ke 59 desa di Pasangkayu sebesar Rp. 111.111.922.000.

“Saya berharap anggaran yang begitu besar turun ke desa ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, berdasarkan program preoritas yang telah dirumuskan. Anggaran itu harus mampu membangun desa sebagaimana cita-cita bapak presiden membangun Indonesia dari pinggiran,” ujar Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • TP PKK Sulbar dan Diskes Sulbar Dorong Kolaborasi Penanganan Stunting di Majene

    TP PKK Sulbar dan Diskes Sulbar Dorong Kolaborasi Penanganan Stunting di Majene

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 185
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Majene — Tim Penggerak (TP) PKK Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Sulawesi Barat terus memperkuat aksi kolaboratif dalam penanganan stunting melalui program unggulan PASTI PADU. Kegiatan ini berlangsung di Dapur Mandar, Kabupaten Majene, Kamis (9/10/2025), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan daerah. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Sulawesi Barat Harsinah […]

  • Wagub Sulbar Terima Audiensi AHN K2: Pengangkatan Harus Prioritaskan yang Telah Lama Mengabdi, Tanpa Titipan

    Wagub Sulbar Terima Audiensi AHN K2: Pengangkatan Harus Prioritaskan yang Telah Lama Mengabdi, Tanpa Titipan

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 211
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Herdin Ismail, menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kategori Dua (K2) Sulawesi Barat di ruang kerja Wagub, Selasa (20/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, AHN Sulbar menyampaikan bahwa para honorer K2 telah mengabdi di lingkungan Pemprov Sulbar […]

  • Kementerian PANRB Dukung Langkah Penguatan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online

    Kementerian PANRB Dukung Langkah Penguatan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online

    • calendar_month Kam, 6 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta, ekspossulbar.co.id – Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang semakin marak terjadi memerlukan keahlian khusus dalam penyelesaiannya. Hal ini mendorong Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri meluncurkan modul pelatihan untuk dapat menangani kasus KBGO dengan lebih baik. Langkah penguatan bagi anggota Polri ini pun mendapat apresiasi dari dua kementerian, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan […]

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu : Pengajuan Hak Angket Tidak Rasional

    Wakil Ketua DPRD Pasangkayu : Pengajuan Hak Angket Tidak Rasional

    • calendar_month Kam, 10 Jun 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 179
    • 0Komentar

    PASANGKAYU– Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Irfandi Yaumil angkat bicara terkait wacana hak angket yang digulirkan oleh sejumlah anggota DPRD Pasangkayu terkait penggunaan dana Covid-19. Politisi muda Golkar itu menyebut pengajuan gak angket tidak rasional dan terlalu dini. Sebabnya kata dia, Pansus Covid-19 saat ini masih bekerja. ” Harusnya teman-teman paham mekanisme kerja kita di DPRD […]

  • e-LHKPN, Permudah Pejabat Wajib Lapor Kekayaan

    e-LHKPN, Permudah Pejabat Wajib Lapor Kekayaan

    • calendar_month Jum, 20 Jul 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 548
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) merupakan penyampaian harta kekayaan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dengan basis elektronik, selain mempermudah para penyelenggara Negara dalam menyampaikan harta kekayaan, hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk bisa bersaing dalam perkembangan tekhnologi di jaman now, Hal ini disampaikan oleh Dian Widiarti, dalam Pelatihan Pengisian e-Filling […]

  • Pemdaprov Jabar yang Pertama di Indonesia Permanenkan Mekanisme Kerja Dinamis  ASN dapat bekerja di mana saja berorientasi output dan outcome

    Pemdaprov Jabar yang Pertama di Indonesia Permanenkan Mekanisme Kerja Dinamis ASN dapat bekerja di mana saja berorientasi output dan outcome

    • calendar_month Sen, 19 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 84
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi instansi yang pertama di Indonesia menerapkan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD) dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima dan Aparatur Sipil Negara tetap produktif 100 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan hal itu usai meluncurkan Mekanisme Kerja Dinamis, Senam Bugar di Tempat Kerja, dan Aplikasi Bugar.id di […]

expand_less