Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bupati Pasangkayu Buka Musrenbang di Tiga Kecamatan

Bupati Pasangkayu Buka Musrenbang di Tiga Kecamatan

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 20 Feb 2019

ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di tiga Kecamatan di Pasangkayu, Rabu 20 Februari. Yakni Kecamatan Duripoku, Dapurang dan Sarudu.

Musrenbang ditiga kecamatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Pasangkayu Ridwan Ali, Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardy Trisandi, Staf Khusus Bupati Pasangkayu, Kepala Bappeda Litbang Arhamuddin, Camat Dapurang Syamsuddin, Para Kepala OPD, para Kepala Desa se Kecamatan Dapurang, para tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bupati mengatakan, pelaksanaan Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para stakeholder di tingkat kecamatan untuk merumuskan program kebijakan tahun 2020 berdasarkan visi misi bupati wakil bupati menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan bermartabat.

“ Masukan dalam Musrenbang itu sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya” terangnya

Ditambahkan, Kepala Bappeda Pasangkayu Arhamuddin, bahwa tujuan Musrenbang Kecamatan memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat desa yang menjadi skala prioritas berdasarkan visi misi bupati dan wakil bupati Pasangkayu.

“ Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi atau SKPD dan atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan atau Desa oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan” paparnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPKPD Sulbar Kawal Perubahan TPP 2026 Bersama, Gubernur : Lebih Adil dan Berbasis Kinerja

    BPKPD Sulbar Kawal Perubahan TPP 2026 Bersama, Gubernur : Lebih Adil dan Berbasis Kinerja

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 191
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) di bawah kepemimpinan Gubernur, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur (Wagub) Salim S Mengga terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar. Salah satu langkah nyata yang ditempuh adalah membahas kebijakan baru terkait perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2026 dengan melibatkan BPKPD Sulbar […]

  • Hadiri Halal bi Halal Lemo Susu, Wagub Sulbar, Salim S Mengga Sampaikan Beberapa Hal

    Hadiri Halal bi Halal Lemo Susu, Wagub Sulbar, Salim S Mengga Sampaikan Beberapa Hal

    • calendar_month Ming, 6 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 381
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat, Salim S Mengga hadiri malam silaturahmi dan pesta rakyat yang berlangsung di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (Polman).Kegiatan yang mengusung tema “Mammesai Tau Karena Allah SWT” berlangsung di pelataran Masjid Al Ihsan Kelurahan Limboro, Sabtu, 5 April 2025 malamWagub Sulbar Salim S Mengga menyampaikan beberapa hal yang harus […]

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu : Pengajuan Hak Angket Tidak Rasional

    Wakil Ketua DPRD Pasangkayu : Pengajuan Hak Angket Tidak Rasional

    • calendar_month Kam, 10 Jun 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 219
    • 0Komentar

    PASANGKAYU– Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Irfandi Yaumil angkat bicara terkait wacana hak angket yang digulirkan oleh sejumlah anggota DPRD Pasangkayu terkait penggunaan dana Covid-19. Politisi muda Golkar itu menyebut pengajuan gak angket tidak rasional dan terlalu dini. Sebabnya kata dia, Pansus Covid-19 saat ini masih bekerja. ” Harusnya teman-teman paham mekanisme kerja kita di DPRD […]

  • Sekprov Sulbar Sidak OPD, Banyak Kepala Dinas, Kabid hingga Staf Tidak Hadir

    Sekprov Sulbar Sidak OPD, Banyak Kepala Dinas, Kabid hingga Staf Tidak Hadir

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 170
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekprov Sulbar Junda Maulana kembali melaksanakan inspeksi mendadak ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 19 November 2025. “Hari ini saya mengecek dimana ada tujuh dinas, ada satu dinas hanya satu pegawainya tidak hadir karena sedang dinas luar,” kata Junda Maulana. Ia mengatakan enam dinas yang di sidak beberapa […]

  • Gubernur Sulbar Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat

    Gubernur Sulbar Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 102
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, di Gedung DPRD Sulbar, Kamis, 2 April 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi dan dirangkaikan dengan penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 […]

  • Usaha lokal

    Kembangkan Usaha Lokal, Pemkot Makassar Siapkan 50 Persen Anggaran untuk UMKM

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 243
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Makassar — Pemkot Makassar berkomitmen mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga bisa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa dukungan terhadap pengusaha lokal menjadi salah satu prioritas utama kebijakan Pemkot Makassar. Menurut dia, Pemkot Makassar tengah menerapkan kebijakan belanja daerah minimal 50 persen untuk produk UMKM […]

expand_less