JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah melewati 100 hari pertama masa pemerintahannya. Lamanya waktu pemerintahan itu mendapat tanggapan positif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Krisriyanto mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya telah meletakan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur. Dia melanjutkan, presiden juga telah memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam periode kedua pemerintahannya ini.
“Beliau sosok yang sangat responsif menghadapi berbagai persolan-persoalan termasuk bagaimama perkembangan perekonomian dunia,” kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (1/2).
Dia mengatakan, perkembangan ekonomi nasional terbilang baik di tengah kondisi ekonomi dunia alyang tidak begitu menggembirakan. Terlebih, lanjut dia, setelah adanya penyebaran wabah virus corona.
Mantan sekretaris tim pemenangan presiden Jokowi ini menilai, pemerintah saat ini dapat mengantisipasi masuk dan menyebarnya virus tersebut dengan baik. Dia mengatakan, Jokowi juga merupakan sosok yang menaruh perhatian secara detail pada persoalan persoalan lainnya yang dialami bangsa Indonesia.
“Sehingga kami meyakini apa yang sudah dilakukan 100 hari pada pemerintahan Jokowi ini menunjukan bahwa beliau sangat responsif, beliau sangat antisipatif dan beliau punya energi yang tidak pernah berkesudahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara,” katanya.
Hasto menambahkan, Jokowi juga menebar optimisme yang mengalir dari pemimpin yang sangat dikenal bekerja keras dan tidak pernah lelah. Sambung dia, optimisme itu diubah menjadi energi bagi bangsa untuk mampu mengatasi berbagai persoalan persoalan yang tidak ringan.
“PDI Perjuangan terus memberikan dukungan kepada pak Jokowi dan pak KH Ma’ruf Amin,” katanya.
Meski demikian, sejumlah peristiwa menjadi catatan bagi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di 100 hari pertama. Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho menilai penegakan hukum dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih stagnan.
