Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » 4.791 Calon Siswa SMA/SMK di Jabar Dibatalkan Kepesertaannya

4.791 Calon Siswa SMA/SMK di Jabar Dibatalkan Kepesertaannya

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2023.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya menegaskan, pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan,” ujar Wahyu usai mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin (17/7/2023).

Wahyu menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023.

“Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki,” katanya.

Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah.

“Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa,” terang Wahyu.

Ia memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan.

“Kita akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insya Allah segera keluar hasilnya,” pungkas Wahyu.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • 7 Pantangan Makanan untuk Kondisi Trigliserida Tinggi

    7 Pantangan Makanan untuk Kondisi Trigliserida Tinggi

    • calendar_month Sen, 10 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 269
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat kadar trigliserida tinggi. Berbagai jenis makanan ini diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan akibat trigliserida yang tinggi dalam tubuh, seperti stroke dan penyakit jantung. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang dihasilkan secara alami oleh organ hati. Selain itu, trigliserida juga dapat diperoleh […]

  • SPAB Mamuju Terbaik se-Indonesia, Pemkab Mamuju Terima Penghargaan dari Kemendikdasmen RI

    SPAB Mamuju Terbaik se-Indonesia, Pemkab Mamuju Terima Penghargaan dari Kemendikdasmen RI

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 187
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mamuju menerima penghargaan sebagai daerah terbaik se-Indonesia dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam rangkaian acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional, yang digelar di Gedung A Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Minggu malam (26/5/2025). Bupati […]

  • Dua Tersangka Kasus Korupsi Sewa Ekskavator Ditahan Kejari Pasangkayu

    Dua Tersangka Kasus Korupsi Sewa Ekskavator Ditahan Kejari Pasangkayu

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.138
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan sekira tujuh jam di Kejari Pasangkayu, dua tersangka kasus korupsi sewa ekskavator di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pasangkayu akhirnya ditahan, Selasa 4 Agustus. Kedua tersangka itu yakni A (Mantan Kadis DKP Pasangkayu) dan S (swasta). Para tersangka yang didampingi pengacaranya ini nampak menggunakan baju tahanan Kejari dan dikawal ketat […]

  • Disperkimtanhub Sulbar Sasar 49 Titik Pembangunan PSU 2026 Se-Sulawesi Barat

    Disperkimtanhub Sulbar Sasar 49 Titik Pembangunan PSU 2026 Se-Sulawesi Barat

    • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 126
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) terus mematangkan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman tahun 2026 yang akan menyasar 49 titik di enam kabupaten se-Sulawesi Barat. Sebanyak 49 titik tersebut tersebar di Kabupaten Polewali Mandar 25 lokasi, Kabupaten Majene 5 lokasi, […]

  • Penebaran Benih Ikan Nila untuk Ketahanan Pangan di Sulbar

    Penebaran Benih Ikan Nila untuk Ketahanan Pangan di Sulbar

    • calendar_month Sen, 3 Feb 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Mateng, ekspossulbar.co.id – Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin dan Forkopimda, melakukan penebaran benih ikan nila di area publik pada Minggu (2/02/2025). Kegiatan ini berlangsung di Sungai Budong-Budong, Kec. Tobadak, serta di kawasan Tobadak 3, dengan melibatkan siswa SMA dan SMK di Kab. Mamuju Tengah. Program ini […]

  • BPKPD Sulbar Mulai Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Kabupaten se-Sulbar

    BPKPD Sulbar Mulai Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Kabupaten se-Sulbar

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 221
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memulai tahapan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten se-Sulbar. Kegiatan evaluasi Pemprov Sulbar ini secara resmi dimulai pada […]

expand_less