Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Kawasan Rebana Bakal Serap 4,49 Juta Pekerja

Kawasan Rebana Bakal Serap 4,49 Juta Pekerja

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Peresmian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada tanggal 11 Juli 2023 dan bakal beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka secara penuh bulan Oktober 2023 akan semakin memudahkan akses transportasi menuju kawasan industri Rebana Jabar.

Akses jalan nasional, provinsi, jalan tol, udara hingga laut melalui Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang membuat kawasan industri Rebana Jabar menjadi primadona investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, Rebana akan menjadi masa depan penggerak ekonomi Jabar mendukung kawasan industri yang saat ini berjalan di Bekasi dan Karawang.

“Rebana ini didukung oleh tujuh kabupaten kota dengan ditunjang lengkap dari sisi regulasi, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) daerah, dan infrastruktur. Dari segala sisi Rebana itu lengkap banget,” ujar Nining, di Kota Bandung, Jumat (14/7/2023).

Ia menyebutkan, investasi yang saat ini sudah terealisasi atau sudah berjalan sebanyak 28 industri dan ada tujuh investasi sedang berproses dan bakal beroperasi penuh tahun 2024.

Kemudian 11 industri lainnya masuk perencanaan, dalam arti sudah memiliki lahan dan tinggal dibangun di Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Subang.

Nining memaparkan, ada 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang sudah disiapkan dan menjadi prioritas di kawasan Rebana, yakni di kawasan Cipali Subang Barat (10.408 hektare), Kertajati (1.415 ha ), Butom (4,092 ha ), Cipali Indramayu (2.875 ha ), Tukdana (563 ha ) Krangkeng (3.452 ha ), Patrol (4,14 ha ) dan Balongan (2.122 ha ).

Kemudian Cipali Subang Timur (4,806 ha ), Patimban (542 ha ), Losarang (6.710 ha ), Jatiwangi (972 ha ) dan Cirebon (1.815 ha ).

Pengambangan bukan hanya dalam pembangunan industri manufaktur semata, namun juga industri pendukung lainnya seperti akomodasi hingga leisure sesuai dengan kriteria dan potensi masing-masing daerah yang memiliki KPI. Misalnya, Kabupaten Kuningan akan menjadi pusat industri wisata masa depan di kawasan Rebana.

Menurut Nining dari 13 KPI itu terbanyak ada di Indramayu. Di sisi lain, banyak tantangan yang harus diselesaikan di Indramayu dan wilayah lain seperti meningkatkan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran.

“Saat ini sudah terlihat semakin membaik, baik aspek ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja hingga kualitas SDM. Untuk SDM akan semakin maju dengan adanya kampus ITB dan Polman Cirebon dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan Rebana,” ujar Nining.

Jika rencana berjalan dengan baik, pada 2030, kawasan Rebana akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang. Pertumbuhan ekonomi di Jabar akan melejit hingga 7,16 persen. Sementara investasi akan meningkat 7,7 persen dari kondisi saat ini.

Selain pihak investor yang membangun Rebana, pemerintah juga terus mendukung pembangunan 81 infrastruktur dasar di kawasan Rebana senilai Rp234,59 triliun. Prioritas satu akan diupayakan selesai tahun 2024 dengan 37 proyek senilai Rp30,9 triliun. Sisanya akan diselesaikan hingga 2030, di antaranya membangun SPAM Regional Cirebon Raya, Tol Cipali exit Patimban Subang hingga PLTA Wado.

“Dari P1, di antaranya sudah selesai dua proyek infrastruktur, dalam konstruksi sembilan proyek, dan sembilan lainnya siap dibangun serta 15 proyek tahap persiapan. Jika semua selesai, maka investor akan beramai-ramai datang ke Rebana,” ujar Nining.

DPMPTSP Jabar telah menjalankan roadshow bertemu dengan tujuh kepala daerah dalam wilayah Rebana dan semuanya berkomitmen untuk andil aktif dalam pengembangan kawasan ekonomi Rebana.

Selain itu DPMPTSP Jabar juga menggelar business matching dalam forum industri Jabar dan  West Java Investor Summit (WJIS). Dalam waktu dekat, Agustus mendatang, WJIS bakal kembali diselenggarakan.

“Salah satu cara kami untuk menggaet investor adalah melalui WJIS. Tahun ini akan berlangsung 9 Agustus 2023,” tutupnya.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tolak Pengangkatan CPNS, Honorer Pasangkayu Menangis Hingga Pingsan.

    Tolak Pengangkatan CPNS, Honorer Pasangkayu Menangis Hingga Pingsan.

    • calendar_month Kam, 20 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 616
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Puluhan tenaga honor yang tergabung dalam Forum Honorer Pasangkayu menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Pasangkayu, Kamis 20 September. Para tenaga honorer ini menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya menolak pengangkat CPNS umum secara serentak yang rencananya tidak lama lagi dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut mereka keputusan pengangkatan CPNS umum itu tidak berkeadilan. Seharusnya […]

  • TP-PKK Sulbar Apresiasi Tempat Bermain Anak di BKD Sulbar

    TP-PKK Sulbar Apresiasi Tempat Bermain Anak di BKD Sulbar

    • calendar_month Jum, 3 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 208
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, meresmikan Tempat Bermain Anak di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Jumat (3/10/2025). Fasilitas tersebut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pegawai, khususnya para ibu yang memiliki balita, agar tetap bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir meninggalkan anaknya. Dalam kesempatan itu, Harsinah mengapresiasi langkah BKD […]

  • Bawaslu Mamuju Tingkatkan Kapasitas Panwascam

    Bawaslu Mamuju Tingkatkan Kapasitas Panwascam

    • calendar_month Rab, 15 Nov 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 161
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju meningkatkan kualitas pengawas Pemilu tingkat Kecamatan se-Kabupaten Mamuju, Rabu (15/11/2023). Bertujuan meningkatkan pemahaman juga menyamakan persepsi jajaran Panwaslu Kecamatan terkait tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan demi suksesnya Pemilu Tahun 2024. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin pihaknya berupaya mengukur kemampuan seluruh pengawas tingkat kecamatan terkait kompetensi dalam […]

  • Sandeq Silumba 2025, Pelestarian Budaya, Pengembangan Pariwisata, dan Penguatan Ekonomi Lokal

    Sandeq Silumba 2025, Pelestarian Budaya, Pengembangan Pariwisata, dan Penguatan Ekonomi Lokal

    • calendar_month Kam, 21 Agu 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 234
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN —Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), secara resmi melepas 55 perahu Sandeq Silumba 2025 di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Kamis (21/8/2025). Prosesi pelepasan ditandai dengan tembakan flare gun yang disaksikan langsung oleh ratusan warga yang memadati lokasi acara. Suhardi Duka menegaskan, pelaksanaan Sandeq Silumba tahun ini bukan hanya berhasil menjaga kelestarian budaya leluhur, tetapi […]

  • Sekda Jabar Luruskan Informasi Terkait Kontaminasi Sungai Citarum

    Sekda Jabar Luruskan Informasi Terkait Kontaminasi Sungai Citarum

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 127
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Terkait pemberitaan tentang kontaminasi obat-obatan di Sungai Citarum, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan bahwa kita harus cermat membaca dan memahami hasil penelitian dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air – BRIN tersebut. “Saya sudah konfirmasi langsung dengan Ibu Retno sebagai penelitinya. Beliau menyayangkan pemberitaan tersebut. Dijelaskan bahwa itu […]

  • bansos

    Pemprov Sulbar Pastikan Seluruh Progam Pembangunan dan Bansos, DTSEN sebagai Basis Datanya

    • calendar_month Jum, 26 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 172
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Pemprov Sulbar Melalui Dinas sosial (Dissos) Sulawesi Barat memastikan, seluruh program pembangunan dan bantuan sosial (Bansos) ditingkat provinsi maupun kabupaten konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama. Selain itu Dissos dapat membuat mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi hingga layanan kesehatan dan […]

expand_less