Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Kawasan Rebana Bakal Serap 4,49 Juta Pekerja

Kawasan Rebana Bakal Serap 4,49 Juta Pekerja

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023

KOTA BANDUNG – Peresmian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada tanggal 11 Juli 2023 dan bakal beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka secara penuh bulan Oktober 2023 akan semakin memudahkan akses transportasi menuju kawasan industri Rebana Jabar.

Akses jalan nasional, provinsi, jalan tol, udara hingga laut melalui Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang membuat kawasan industri Rebana Jabar menjadi primadona investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, Rebana akan menjadi masa depan penggerak ekonomi Jabar mendukung kawasan industri yang saat ini berjalan di Bekasi dan Karawang.

“Rebana ini didukung oleh tujuh kabupaten kota dengan ditunjang lengkap dari sisi regulasi, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) daerah, dan infrastruktur. Dari segala sisi Rebana itu lengkap banget,” ujar Nining, di Kota Bandung, Jumat (14/7/2023).

Ia menyebutkan, investasi yang saat ini sudah terealisasi atau sudah berjalan sebanyak 28 industri dan ada tujuh investasi sedang berproses dan bakal beroperasi penuh tahun 2024.

Kemudian 11 industri lainnya masuk perencanaan, dalam arti sudah memiliki lahan dan tinggal dibangun di Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Subang.

Nining memaparkan, ada 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang sudah disiapkan dan menjadi prioritas di kawasan Rebana, yakni di kawasan Cipali Subang Barat (10.408 hektare), Kertajati (1.415 ha ), Butom (4,092 ha ), Cipali Indramayu (2.875 ha ), Tukdana (563 ha ) Krangkeng (3.452 ha ), Patrol (4,14 ha ) dan Balongan (2.122 ha ).

Kemudian Cipali Subang Timur (4,806 ha ), Patimban (542 ha ), Losarang (6.710 ha ), Jatiwangi (972 ha ) dan Cirebon (1.815 ha ).

Pengambangan bukan hanya dalam pembangunan industri manufaktur semata, namun juga industri pendukung lainnya seperti akomodasi hingga leisure sesuai dengan kriteria dan potensi masing-masing daerah yang memiliki KPI. Misalnya, Kabupaten Kuningan akan menjadi pusat industri wisata masa depan di kawasan Rebana.

Menurut Nining dari 13 KPI itu terbanyak ada di Indramayu. Di sisi lain, banyak tantangan yang harus diselesaikan di Indramayu dan wilayah lain seperti meningkatkan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran.

“Saat ini sudah terlihat semakin membaik, baik aspek ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja hingga kualitas SDM. Untuk SDM akan semakin maju dengan adanya kampus ITB dan Polman Cirebon dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan Rebana,” ujar Nining.

Jika rencana berjalan dengan baik, pada 2030, kawasan Rebana akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang. Pertumbuhan ekonomi di Jabar akan melejit hingga 7,16 persen. Sementara investasi akan meningkat 7,7 persen dari kondisi saat ini.

Selain pihak investor yang membangun Rebana, pemerintah juga terus mendukung pembangunan 81 infrastruktur dasar di kawasan Rebana senilai Rp234,59 triliun. Prioritas satu akan diupayakan selesai tahun 2024 dengan 37 proyek senilai Rp30,9 triliun. Sisanya akan diselesaikan hingga 2030, di antaranya membangun SPAM Regional Cirebon Raya, Tol Cipali exit Patimban Subang hingga PLTA Wado.

“Dari P1, di antaranya sudah selesai dua proyek infrastruktur, dalam konstruksi sembilan proyek, dan sembilan lainnya siap dibangun serta 15 proyek tahap persiapan. Jika semua selesai, maka investor akan beramai-ramai datang ke Rebana,” ujar Nining.

DPMPTSP Jabar telah menjalankan roadshow bertemu dengan tujuh kepala daerah dalam wilayah Rebana dan semuanya berkomitmen untuk andil aktif dalam pengembangan kawasan ekonomi Rebana.

Selain itu DPMPTSP Jabar juga menggelar business matching dalam forum industri Jabar dan  West Java Investor Summit (WJIS). Dalam waktu dekat, Agustus mendatang, WJIS bakal kembali diselenggarakan.

“Salah satu cara kami untuk menggaet investor adalah melalui WJIS. Tahun ini akan berlangsung 9 Agustus 2023,” tutupnya.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ditnarkoba Polda Sulbar Ciduk Pengedar Sabu di Mamuju Tengah, Amankan Sejumlah Barang Bukti

    Ditnarkoba Polda Sulbar Ciduk Pengedar Sabu di Mamuju Tengah, Amankan Sejumlah Barang Bukti

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 236
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MATENG – Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulbar dalam gelar operasi Antik Marano berhasil mengamankan seorang pria bernama JS (18) atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan, Sabtu (2/7/2025) lalu, sekitar pukul 04.00 Wita di Jl. Daeng Macirrinae, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Operasi penangkapan ini dipimpin langsung oleh Ps. Kasubdit […]

  • biddokes polda sulbar

    Penanganan Stunting Biddokkes Polda Sulbar Diapresiasi Wakil Ketua DPRD

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 270
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi tinggi kepada Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulbar atas inisiatif dan peran aktifnya dalam program pencegahan stunting di wilayah Sulbar. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Duka, dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Provinsi […]

  • DPD RI Minta Pemda Harus Buat Aturan Turunan Soal Larangan Mudik

    DPD RI Minta Pemda Harus Buat Aturan Turunan Soal Larangan Mudik

    • calendar_month Rab, 28 Apr 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 393
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI, Badikenita Br Sitepu meminta Pemerintah pusat tegas soal aturan larangan mudik. Aturan Pemerintah soal larangan mudik ini juga harus diikuti oleh Pemerintah daerah (Pemda). “Kalau terkait dengan larangan mudik ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. Pemerintah setelah mengeluarkan larangan, inikan harus diikuti oleh provinsi, […]

  • Kemendagri Dinilai Tidak Cermat Menetapkan Tapal Batas Pasangkayu-Donggala

    Kemendagri Dinilai Tidak Cermat Menetapkan Tapal Batas Pasangkayu-Donggala

    • calendar_month Kam, 16 Feb 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Pemkab telah melayangkan gugatan uji materi atas terbitnya Permendagri nomor 60 tahun 2018 tentang batas daerah Pasangkayu Sulbar dan Donggala Sulteng. Permendagri itu telah membuat sebagian wilayah Pasangkayu menjadi wilayah Donggala. Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Pasangkayu, Muh. Abduh, menilai, Kemendagri tidak cermat dalam menerbitkan Permendagri itu, sebab ada beberapa tahapan yang […]

  • Perpusnas RI Apresiasi Gerakan Sulbar Mandarras, Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber Nasional

    Perpusnas RI Apresiasi Gerakan Sulbar Mandarras, Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber Nasional

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 141
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU, – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengapresiasi program Sulbar Cerdas melalui Gerakan Sulbar Mandarras yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai bentuk penghargaan, Perpusnas RI mengundang Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menjadi narasumber pada Pertemuan Tingkat Nasional Pemangku Kepentingan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2025. Pertemuan nasional yang akan digelar […]

  • Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

    Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

    • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 874
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.   Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, […]

expand_less