Kebijakan menurutnya dapat berubah sewaktu-waktu, apalagi dengan berbagai potensi masalah yang dihadapi.
“Karena kita tahu dalam sistem kita setelah proyeksi, dibuat kebijakan kemudian kebijakan diimplementasikan dengan pendekatan kinerja menggunakan perencanaan dan penganggaran, dititik itu sudah harus by name by address karena yang dituntut keakuratan,” ucap Zudan.
Sementara , Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, kegiatan sosialisasi proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 merupakan hasil pendataan yang dilakukan BPS.
“Proyeksi hasil penduduk 2020 sampai 2035 di level nasional dan Provinsi telah dirilis dan ditindaklanjuti melalui proyeksi penduduk di tingkat kabupaten,” ucap Tina.
Ia mengatakan, dilevel Nasional, Bappenas telah memanfaatkan data hasil proyeksi BPS untuk berbagai hal, dapat menjadi acuan atau pembanding di masa depan sampai 2035 dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. (*)
