Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Sekda Herman Suryatman Luncurkan e – Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sekda Herman Suryatman Luncurkan e – Monev Keterbukaan Informasi Publik

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 9 Jul 2024
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Sekda Jabar Herman Suryatman meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024).

E-Monev merupakan program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik pada badan publik yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar.

Sekda Herman berharap hadirnya e- Monev, keterbukaan informasi publik di Jabar bisa semakin maksimal.

Saat ini saja Jabar masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.

“Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal,” ujar Herman Suryatman.

Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting.

“Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan,” harapnya.

Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.

Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.

“Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat,” tuturnya.

Jadi, kata Herman, salah satu tantangan tahun ini adalah bukan hanya keterbukaan informasi publik saja tetapi bagaimana informasi yang terbuka itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.

“Itu tantangan kita tahun ini. Jadi bukan hanya keterbukaan informasi publik tapi bagaimana informasi yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu,” sebutnya.

Setelah launching e-Monev dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rekrut PKD, Ini Penekanan Bawaslu Pasangkayu Kepada Panwascam

    Rekrut PKD, Ini Penekanan Bawaslu Pasangkayu Kepada Panwascam

    • calendar_month Sel, 17 Jan 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Bawaslu Pasangkayu, melalui Panwascam melakukan perekrutan pengawas Pemilu Desa dan Kelurahan (PKD). Total yang dibutuhkan sebanyak 63 orang. Dimana masing-masing desa dan kelurahan memilik satu orang PKD. Ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi, menyampaikan, tahap pendaftaran dan penerimaan berkas dimulai sejak 14 Januari hingga 19 Januari, yang dilakukan dimasing-masing Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Dalam proses […]

  • Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Aset, RSUD Sulbar Tetapkan Sistem Monitoring Berbasis Digital “asetKU-Kes”

    Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Aset, RSUD Sulbar Tetapkan Sistem Monitoring Berbasis Digital “asetKU-Kes”

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 146
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pengelolaan aset atau barang milik daerah di lingkungan rumah sakit merupakan bagian penting dalam menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai fasilitas layanan kesehatan rujukan regional memiliki aset yang tersebar di berbagai unit pelayanan dan penunjang medis. Untuk lebih menjamin efisiensi, efektivitas […]

  • Tindak-lanjut Pertemuan Gubernur Suhardi Duka dengan Beberapa Kementerian, Junda: OPD Harus Respon Cepat

    Tindak-lanjut Pertemuan Gubernur Suhardi Duka dengan Beberapa Kementerian, Junda: OPD Harus Respon Cepat

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 140
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dengan beberapa kementerian di Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar pada Selasa (10/6/2025) di Ruang Rapat RPJMD […]

  • Tanggap Darurat Serangan Ulat Grayak, DTPHP Sulbar Laksanakan Gerdal OPT pada Lahan Bawang Merah di Polman

    Tanggap Darurat Serangan Ulat Grayak, DTPHP Sulbar Laksanakan Gerdal OPT pada Lahan Bawang Merah di Polman

    • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 76
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Ulat Grayak (Spodoptera) pada lahan pertanaman bawang merah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin (13/04/2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada tiga kelompok […]

  • Pemkab Mamuju Didesak Agar Dana Tunggu Hunian Segera Disalurkan

    Pemkab Mamuju Didesak Agar Dana Tunggu Hunian Segera Disalurkan

    • calendar_month Rab, 28 Apr 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 170
    • 0Komentar

    MAMUJU – DPRD Mamuju mendesak Pemkab Mamuju segera menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban gempa Mamuju. Mamuju sendiri mendapat alokasi bantuan DTH sebesar 4 milyar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Empat milyar rupiah itu nantinya akan disalurkan secara bertahap kepada 1.501 kepala keluarga (KK) yang dinyatakan rumahnya rusak berat. Ketua komisi […]

  • Sulbar, Enam Parpol Ajukan Gugatan ke MK

    Sulbar, Enam Parpol Ajukan Gugatan ke MK

    • calendar_month Jum, 24 Mei 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 728
    • 0Komentar

    Komisioner KPU Mamasa, Sumarlin

expand_less