Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Sekda Herman Suryatman Luncurkan e – Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sekda Herman Suryatman Luncurkan e – Monev Keterbukaan Informasi Publik

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 9 Jul 2024

KOTA BANDUNG — Sekda Jabar Herman Suryatman meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024).

E-Monev merupakan program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik pada badan publik yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar.

Sekda Herman berharap hadirnya e- Monev, keterbukaan informasi publik di Jabar bisa semakin maksimal.

Saat ini saja Jabar masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.

“Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal,” ujar Herman Suryatman.

Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting.

“Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan,” harapnya.

Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.

Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.

“Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat,” tuturnya.

Jadi, kata Herman, salah satu tantangan tahun ini adalah bukan hanya keterbukaan informasi publik saja tetapi bagaimana informasi yang terbuka itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.

“Itu tantangan kita tahun ini. Jadi bukan hanya keterbukaan informasi publik tapi bagaimana informasi yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu,” sebutnya.

Setelah launching e-Monev dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • APBD 2026 Disahkan, Wagub: Meski Keterbatasan Fiskal PAD tahun 2026 akan Terus Ditingkatkan

    APBD 2026 Disahkan, Wagub: Meski Keterbatasan Fiskal PAD tahun 2026 akan Terus Ditingkatkan

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 234
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 resmi disahkan melalui rapat paripurna, Mamuju 31 Desember 2025. Hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga bersama Sekprov Junda Maula, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi. Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga mengatakan Ranperda APBD […]

  • REFORMASI BIROKRASI Sekda Jabar: Sebanyak 1.368 Jabatan Fungsional Akan Disesuaikan di Fase Kedua

    REFORMASI BIROKRASI Sekda Jabar: Sebanyak 1.368 Jabatan Fungsional Akan Disesuaikan di Fase Kedua

    • calendar_month Sel, 14 Jun 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional. Adapun jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV. Ia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei […]

  • Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen PSN Bendungan Budong-Budong Berkeadilan dan Berkelanjutan

    Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen PSN Bendungan Budong-Budong Berkeadilan dan Berkelanjutan

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 167
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Budong-Budong yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan/Pendampingan PSN Bendungan Budong-Budong yang digelar di Hotel Maleo, Mamuju, Rabu, 10 September 2025. Rapat dipimpin oleh Asisten I Bidang […]

  • Bupati Pasangkayu Serahkan Rancangan KUA-PPAS 2023 ke Dewan

    Bupati Pasangkayu Serahkan Rancangan KUA-PPAS 2023 ke Dewan

    • calendar_month Kam, 21 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Bupati Yaumil Ambo Djiwa menyerahkan rancangan KUA-PPAS 2023, pada sidang paripurna, Kamis 21 Juli. Bupati menjelaskan, KUA-PPAS 2023 merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Tujuan penyusunan KUA-PPAS itu sambung dia, memberi arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun mendatang, agar […]

  • Dinilai tak Adil PI Migas Blok Sebuku, Gubernur Sulbar Dituntut Mundur

    Dinilai tak Adil PI Migas Blok Sebuku, Gubernur Sulbar Dituntut Mundur

    • calendar_month Sab, 23 Jun 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 735
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MEJENE – Kebijakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) yang membagi hak partisipasi atau Participating Interest (PI) tambang migas di Blok Sebuku Pulau Lereklerakang mendapat protes dari masyarakat Majene yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Majene (AMM). Mereka menganggap pembagian hak partisipasi tidak adil. Melalui inisiator penggerak massa AMM, Muhammad Irfan Syarif, Jumat (22/6) mengatakan […]

  • Sulbar Galakkan Strategi Baru untuk Kejar Ketertinggalan Imunisasi Anak

    Sulbar Galakkan Strategi Baru untuk Kejar Ketertinggalan Imunisasi Anak

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 243
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar melalui Dinas Kesehatan Provinsi bersama enam Dinas Kesehatan Kabupaten berkomitmen memperkuat pelaksanaan imunisasi anak sebagai langkah strategis dalam menekan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Pada triwulan pertama tahun 2025, target cakupan imunisasi bayi lengkap ditetapkan sebesar 53,3%, namun capaian sementara baru mencapai 46,7%. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Dinas […]

expand_less