Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Laporan Komisi II Mengenai Evaluasi Pimpinan DKPP Disetujui, Berikut 10 Poin Evaluasi

Laporan Komisi II Mengenai Evaluasi Pimpinan DKPP Disetujui, Berikut 10 Poin Evaluasi

  • account_circle Chamar
  • calendar_month Jum, 7 Mar 2025
  • comment 0 komentar

Dengan aturan itu, menurut dia, DPR berhak mengevaluasi secara berkala calon-calon atau pimpinan lembaga yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Menurut dia, Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pimpinan DKPP terkait evaluasi kinerja Pimpinan DKPP periode 2022-2027 secara tertutup pada hari Selasa, 11 Februari 2025.

Dia pun menyampaikan ada 10 poin evaluasi yang dicatat Komisi II DPR RI terhadap Pimpinan DKPP. Berikut poin-poin evaluasi yang disampaikan:

  1. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memperbaiki kondisi internal DKPP dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat.
  2. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus, aduan, pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk di DKPP di tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan data DKPP menunjukkan bahwa jumlah pengaduan tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 881 aduan dengan rincian 790 aduan di tahun 2024 dan 91 aduan per 31 Januari 2025. Dari data tersebut, yang baru diputus di tahun 2024 adalah sebanyak 217 aduan, sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025.
  3. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu. DKPP harus benar-benar independen dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau pihak eksternal. DKPP harus membuat mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan netralitas anggota.
  4. Komisi II DPR RI mendorong DKPP agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP perlu meningkatkan publikasi putusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital.
  5. Komisi II DPR RI mendorong agar efektivitas penegakan kode etik, dalam hal ini mendorong DKPP untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
  6. Komisi II DPR RI mendorong setiap putusan DKPP dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi peneguhan integritas penyelenggaraan pemilu. DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja.
  7. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan, dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau form pengaduan online.
  8. Komisi II DPR RI mendorong DKPP memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif.
  9. Komisi II DPR RI mendorong DKPP proaktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik, dan meningkatkan pengawasan preventif.
  10. Mendorong DKPP RI untuk memaksimalkan sitem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center dan email, daripada datang langsung ke kantor DKPP RI

(*)

  • Penulis: Chamar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Sulbar Ajak PPNI Perkuat Kolaborasi dan Peran Perawat di Pelosok

    Wagub Sulbar Ajak PPNI Perkuat Kolaborasi dan Peran Perawat di Pelosok

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Ia menekankan bahwa keterlibatan perawat dalam program strategis seperti penanganan stunting dan kemiskinan harus diperkuat karena perawat menjangkau lapisan masyarakat paling bawah. “Perawat kita tersebar di mana-mana, dari puskesmas hingga pustu. Di situlah anak-anak balita berada. Kita butuh perawat untuk menjangkau mereka,” jelas Salim. Dalam kesempatan yang sama, Salim juga menyinggung persoalan ketidakadilan dalam pengangkatan […]

  • Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber di Rakerkonas Apindo Ke-34, Tawarkan Potensi dan Peluang Investasi

    Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber di Rakerkonas Apindo Ke-34, Tawarkan Potensi dan Peluang Investasi

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Menurut Junda, forum Rakerkonas Apindo menjadi ruang emas bagi Sulbar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pelaku usaha nasional. “Sulbar memiliki potensi besar, dan forum seperti ini membuka akses lebih luas untuk menarik investasi yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Junda. Pemprov Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian hukum […]

  • Sekkab Pasangkayu Pantau Posko Perbatasan di Sarjo

    Sekkab Pasangkayu Pantau Posko Perbatasan di Sarjo

    • calendar_month Sab, 5 Des 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 587
    • 0Komentar

    ” Kita tegas, bagi yang tidak menyertakan rapid test akan diminta memutar balik. Kita juga memberlakukan buka tutup. Yakni pada pukul 06.00 wita sampai 24.00 wita akses masuk ke Pasangkayu dibuka, dan 24.00 wita – 06.00 wita ditutup” terangnya. Sambung dia, pengetatan orang masuk ini dilakukan karena kasus positif Pasangkayu yang kini meningkat. Selain itu […]

  • DTPHP Sulbar Kunjungi PT Charoen Pokphand Indonesia, Bahas Peluang Kemitraan Jagung dan Peternakan

    DTPHP Sulbar Kunjungi PT Charoen Pokphand Indonesia, Bahas Peluang Kemitraan Jagung dan Peternakan

    • calendar_month Sab, 4 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Kepala DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, Hamdani Hamdi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan agribisnis jagung dan peternakan di daerah. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap penguatan agribisnis jagung dan peternakan dari hulu hingga hilir melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD […]

  • 71 CJH Pasangkayu Diberangkatkan, Ini Pesan Bupati

    71 CJH Pasangkayu Diberangkatkan, Ini Pesan Bupati

    • calendar_month Kam, 30 Jun 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Bapati Yaumil berpesan agar para CJH tetap kompak, saling membantu, kemudian selalu menjaga kesehatan, serta menjaga nama baik Pasangkayu dan Indonesia pada umumnya. ” Jadilah tamu Allah yang selalu menjaga sikap ramah dan santun. Kita berdoa, semoga semua nantinya kembali dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur” pesan bupati. Kepala Seksi (Kasi) Haji dan […]

  • Bapperida Sulbar Gelar Harmonisasi Hasil Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP Tahun 2025

    Bapperida Sulbar Gelar Harmonisasi Hasil Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP Tahun 2025

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Darwis menambahkan bahwa pelaksanaan harmonisasi ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Misi ke-5 Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yaitu “Peningkatan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”. Menurutnya, pengelolaan Hub JIPP memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik di daerah. “Teman-teman teknis telah menindaklanjuti empat aspek utama, yang masing-masing […]

expand_less