Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.

Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Sulbar Didesak Tuntaskan Pengalihan P3D Kemetrologian

    Pemprov Sulbar Didesak Tuntaskan Pengalihan P3D Kemetrologian

    • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 451
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – ­ Setelah melakukan rapat koordinasi menghadirkan Jajaran Dinas Perdagangan dari 6 Kabupaten serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Provinsi Sulbar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, mendesak Pemerintah Provinsi Sulbar segera menyerahkan sarana dan prasarana serta Dokumen (P3D) urusan metrologi Legal kepada masing-masing kabupaten. Sejak dialihkannya kewenangan melaksanakan pelayanan tera dan tera […]

  • Pasangkayu Diguncang Gempa Dahsyat, Pengungsi Membludak di Rujab Bupati

    Pasangkayu Diguncang Gempa Dahsyat, Pengungsi Membludak di Rujab Bupati

    • calendar_month Sab, 29 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 546
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Gempa yang mengguncang Kabupaten Donggal Sulteng, dengan kekuatan 7,7 skala richter (SR), turut dirasakan oleh warga Pasangkayu. Getaran gempa yang mengguncang kabupaten paling utara Sulbar itu terasa cukup dahsyat. Gempa yang terjadi secara mengejutkan sekira pukul 18.00 wita Jumat 28 September ini, membuat warga pasangkayu seolah diguncang oleh ombak besar. Sontak kejadian […]

  • BPKPD Sulbar Gandeng Kanwil BPN Percepat Sertipikasi Aset Tanah Pemprov

    BPKPD Sulbar Gandeng Kanwil BPN Percepat Sertipikasi Aset Tanah Pemprov

    • calendar_month Kam, 11 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 139
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pembenahan dan penataan terhadap aset-aset milik Pemprov Sulbar. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah percepatan proses sertipikasi tanah sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset daerah. Dalam rangka itu, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKPD […]

  • Berikut 4 Cara Memutihkan Wajah dengan Lidah Buaya

    Berikut 4 Cara Memutihkan Wajah dengan Lidah Buaya

    • calendar_month Sab, 22 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 504
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Ada beragam cara memutihkan wajah dengan lidah buaya. Tanaman yang juga dikenal dengan nama aloe vera ini sudah lama diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan kulit, termasuk untuk membuat kulit wajah lebih putih, cerah, dan tampak awet muda. Daging lidah buaya memiliki tekstur yang licin dan basah mirip gel. Gel lidah buaya mengandung […]

  • Koperasi Pancadaya Pemprov Sulbar Disosialisasikan, BPKPD Siap Dorong Partisipasi ASN

    Koperasi Pancadaya Pemprov Sulbar Disosialisasikan, BPKPD Siap Dorong Partisipasi ASN

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 206
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra, menghadiri sosialisasi Koperasi Pancadaya Pemprov Sulbar yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis 4 September 2025, yang diinisiasi oleh Dinas Koperindag Sulbar. Pembentukan Koperasi Pancadaya merupakan inisiatif langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dengan tujuan menjadikannya wadah […]

  • Gubernur Sulbar Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar 2024

    Gubernur Sulbar Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar 2024

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 153
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar 2024 menjadi topik utama dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat yang digelar, Rabu (25/6/2025). Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), hadir secara langsung dalam rapat tersebut untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan pemerintah provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban tersebut. Sebanyak tujuh fraksi DPRD Sulbar […]

expand_less