Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.

Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wujudkan Tata Kelola Aset yang Akuntabel, Pemprov Sulbar Gelar Rapat Penertiban BMD Pasca Merger OPD

    Wujudkan Tata Kelola Aset yang Akuntabel, Pemprov Sulbar Gelar Rapat Penertiban BMD Pasca Merger OPD

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 98
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, didampingi Asisten Administrasi Umum Habibi Azis, memimpin rapat penertiban Barang Milik Daerah (BMD) pasca penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) serta pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama. Rapat ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wagub Salim S. Mengga, sebagai upaya penertiban pencatatan aset […]

  • DockFestRun 2024, Bey Machmudin: 3.000 Pelari Jadi Contoh Hidup Sehat

    DockFestRun 2024, Bey Machmudin: 3.000 Pelari Jadi Contoh Hidup Sehat

    • calendar_month Ming, 7 Jul 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 74
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengibarkan bendera atau flag off tanda dimulai DockFestRun 2024, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Minggu (7/7/2024) dini hari. Event olahraga lari terbuka DockFestRun kedua kalinya digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung, bertema ‘Running Bring Happiness for Everyone’. DocFestRun 2024 melombakan dua kategori lari […]

  • Wagub Sulbar Kunjungi Korban Salah Tangkap di RSUD Polman, Ingatkan Pentingnya Penyelesaian Hukum yang Manusiawi

    Wagub Sulbar Kunjungi Korban Salah Tangkap di RSUD Polman, Ingatkan Pentingnya Penyelesaian Hukum yang Manusiawi

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 196
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, mengunjungi kepala Puskesmas Alu yang saat ini sedang dirawat dirumah sakit Umum Hajja Andi Depu Polewali Mandar, Minggu (6/7/2025). Diketahui, Kepala Puskesmas Alu Jamaluddin, diduga korban salah tangkap dalam peristiwa eksekusi tanah di Dusun Palludai Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, menyebabkan alami luka parah […]

  • Tingkatkan Kompetensi ASN, BPSDM Sulbar Ikuti Rakor PPSDM Kemendagri di Makassar

    Tingkatkan Kompetensi ASN, BPSDM Sulbar Ikuti Rakor PPSDM Kemendagri di Makassar

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 167
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAKASSAR – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Penjaringan Usulan Pengembangan Kompetensi dengan tema “Meningkatkan Kompetensi ASN untuk Mewujudkan Astacita Menuju Indonesia Sejahtera”. Kegiatanini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar pada 20–22 Agustus 2025 di Hotel Golden Tulip, Makassar. Kepala BPSDM […]

  • Mabuk saat Mengendarai Mobil dan Nyaris Tabrak Polisi, Pria Pengantar Galong Diamankan

    Mabuk saat Mengendarai Mobil dan Nyaris Tabrak Polisi, Pria Pengantar Galong Diamankan

    • calendar_month Kam, 15 Des 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Mamuju, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Seorang pengendara mobil pikap pengangkut galon nyaris menabrak polisi. Kejadian tersebut terjadi di ruas Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di pertigaan pintu masuk Markas Polda Sulbar. Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman mengatakan saat itu Personil Polresta Mamuju melaksanakan commander wish pagi pukul 07.25 WITA, Kamis (15/12/2022). Tiba-tiba mobil pikap bermuatan galon yang […]

  • Pemerintah Perlu Perkuat Regulasi dan Pengawasan terhadap Ormas yang Minta THR

    Pemerintah Perlu Perkuat Regulasi dan Pengawasan terhadap Ormas yang Minta THR

    • calendar_month Kam, 27 Mar 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 128
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang meresahkan dunia usaha, bahkan hinga permintaan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran. Permintaan THR itu kerap dilakukan Ormas ke instansi pemerintah dan swasta dengan memegang prinsip kebebasan berserikat warga. “Pemerintah mestinya bertindak atas fenomena tahunan ini, […]

expand_less