Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.

Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekda Jabar: Pascapandemi, Penerapan WFH bagi ASN Sesuai Kebutuhan

    Sekda Jabar: Pascapandemi, Penerapan WFH bagi ASN Sesuai Kebutuhan

    • calendar_month Sel, 14 Jun 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 162
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengklarifikasi wacana penerapan Work From Home permanen bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar. Klarifikasi itu disampaikan Setiawan saat menjawab pertanyaan wartawan pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022). Tema Japri kali ini “Penyerderhanaan Birokrasi, Perlukah?” “Soal WFH permanen […]

  • Wagub Uu Ruzhanul Tinjau Pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Indramayu

    Wagub Uu Ruzhanul Tinjau Pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Indramayu

    • calendar_month Rab, 21 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    KABUPATEN INDRAMAYU – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1, Kabupaten Indramayu, Rabu (21/6/2023). Wagub Uu Ruzhanul menuturkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten dan kota berupaya meningkatkan bidang pendidikan dalam berbagai aspek, salah satunya melalui PPDB. Ia berharap para orangtua […]

  • Plt Karo Pemkesra Sulbar Apresiasi Pelaksanaan Diseminasi Akhir Pemantauan dan Evaluasi

    Plt Karo Pemkesra Sulbar Apresiasi Pelaksanaan Diseminasi Akhir Pemantauan dan Evaluasi

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 128
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda, Murdanil, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Diseminasi Akhir Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Senin (1/12/2025). Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Murdanil menyampaikan bahwa Monev SPM merupakan instrumen penting untuk […]

  • Evaluasi SPBE Triwulan I 2026, Badan Penghubung Sulbar Soroti Optimalisasi Media Sosial dan Website

    Evaluasi SPBE Triwulan I 2026, Badan Penghubung Sulbar Soroti Optimalisasi Media Sosial dan Website

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 54
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Triwulan I Tahun 2026, dengan fokus pada penguatan pengelolaan media sosial dan website sebagai sarana utama diseminasi informasi publik. Rapat berlangsung di Kantor Badan Penghubung Sulbar, Kamis, 16 April 2026, dipimpin Kepala Badan Penghubung Sulbar Gemilang Sukma dan […]

  • Plt Kepala Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Raker Korpri Sesuai Arahan Sekprov

    Plt Kepala Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Raker Korpri Sesuai Arahan Sekprov

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 131
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbara, Junda Maulana. Rapat kerja tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi Korpri sekaligus memastikan perannya […]

  • Bukan Hanya Kadis PUPR, Semua Kepala OPD Potensi Digeser

    Bukan Hanya Kadis PUPR, Semua Kepala OPD Potensi Digeser

    • calendar_month Jum, 23 Sep 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa menanggapi santai statmen Kadis PUPR Budiansyah meminta segera dicarikan pengganti, sebagaimana dimuat disejumlah media massa. Bupati Yaumil, dengan tegas menyebut bakal merotasi siapa saja kepala OPD yang dinilai tidak profesional dan tidak maksimal lagi menjalankan tanggung jawabnya. Olehnya, bukan berpeluang pada Kadis PUPR saja, tapi semua kepala OPD berpotensi […]

expand_less