Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.

Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Suami Bupati Mamuju Jadi Dirreskrimsus Polda Kaltim

    Suami Bupati Mamuju Jadi Dirreskrimsus Polda Kaltim

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.671
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali menggulirkan rotasi dan mutasi besar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu nama yang mencuri perhatian publik Sulawesi Barat adalah Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas, suami dari Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, yang kini resmi menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda […]

  • Biro Pemkesra Sulbar Rakor Bersama KPU Provinsi, Bahas Penyusunan Nota MoU

    Biro Pemkesra Sulbar Rakor Bersama KPU Provinsi, Bahas Penyusunan Nota MoU

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 184
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh Dhany Sadry, menghadiri rapat pembahasan rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Rapat tersebut membahas penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan (PENJA) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan […]

  • Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Transparansi Distribusi Pupuk Subsidi

    Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Transparansi Distribusi Pupuk Subsidi

    • calendar_month Kam, 10 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Surabaya, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong agar pemerintah transparan mendistribusikan pupuk subsidi. Menurutnya, pemerintah harus meminimalisir penyelewengan dan supaya pupuk subsidi sampai pada tangan petani yang benar-benar membutuhkan. “Saya meminta kepada pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang transparan agar diketahui dan sampai kepada para calon penerima manfaat,” kata LaNyalla […]

  • Tiga Pemuda Asal Donggala Sulteng Ditangkap Terbukti Miliki Sabu, Satu Masih DPO

    Tiga Pemuda Asal Donggala Sulteng Ditangkap Terbukti Miliki Sabu, Satu Masih DPO

    • calendar_month Ming, 9 Mar 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Mamuju (ekspossulbar.co.id) – Tiga pemuda asal Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) harus berurusan dengan petugas Direktorat reserse narkotika Polda Sulbar karena terbukti memiliki sabu-sabu. Ketiga pemuda itu identitasnya diketahui yaitu FK (23), RV (21) dan AF (23). petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah saset kecil berisi kristal bening diduga sabu, 5 (lima) buah […]

  • Latsar CPNS Kabupaten Pasangkayu, Inspektur Sulbar Sampaikan Materi Core Values dan Employer Branding ASN

    Latsar CPNS Kabupaten Pasangkayu, Inspektur Sulbar Sampaikan Materi Core Values dan Employer Branding ASN

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 193
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Inspektur Daerah Sulawesi Barat, M Natsir, menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Pasangkayu, Selasa (21/10/2025). Berkat kerja sama Pemkab Pasangkayu dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Sulbar. Latsar CPNS di Pusdiklat Kalukku sebagai langkah menindaklanjuti visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur […]

  • Pilkada Serentak Tinggal Lima Bulan, Bey Ingatkan ASN Netral

    Pilkada Serentak Tinggal Lima Bulan, Bey Ingatkan ASN Netral

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 133
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG– Mendekati Pilkada Serentak 27 November 2024, Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemdaprov Jabar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis. Bey meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik. Hak politik ASN sebagai warga negara, […]

expand_less