Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
  • comment 0 komentar

Meski memberikan apresiasi, Komisi VI DPR tetap mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Anggia menegaskan bahwa potensi “banjir impor” dari negara-negara maju, termasuk AS, yang dapat mengancam industri dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan baik.

Ia juga menyoroti risiko nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai faktor-faktor yang perlu diwaspadai.

“Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu,” tegasnya.

Kreativitas Mencari Alternatif Pasar

Di tengah ketidakpastian global, ia mendorong agar Indonesia lebih kreatif dalam mencari alternatif pasar ekspor. Negara-negara anggota BRICS, RCEP, hingga kawasan Eropa dan mitra bilateral seperti Jepang, Australia, dan Pakistan, sebutnya, bisa menjadi tujuan yang potensial. Selain itu, penguatan konsumsi domestik menjadi salah satu strategi jangka pendek yang diusulkan.

 “Kita bisa menggencarkan konsumsi dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

Menutup pernyataannya, Anggia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri mampu beradaptasi dengan cepat. Baginya, langkah pemerintah yang membuka akses impor tanpa hambatan adalah manuver berani dalam lanskap ekonomi global yang kian tidak pasti.

Dengan kehati-hatian, ujarnya, strategi mitigasi yang matang, dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan ini berpotensi menjadi momentum kebangkitan industri Indonesia. “Perbaikan regulasi, kebijakan, dan lingkungan investasi harus menjadi prioritas agar industri dalam negeri tetap tumbuh,” tutup Politisi Fraksi PKB itu.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sulbar Terapkan Hukuman Kerja Sosial, Pemprov dan Kejati Resmi Teken MoU

    Sulbar Terapkan Hukuman Kerja Sosial, Pemprov dan Kejati Resmi Teken MoU

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 142
    • 0Komentar

    “Tentunya setelah jajaran hukum menerapkan ini, kalau memangnya kita dimintai bantuan. Katakanlah untuk dia bisa jadi cleaning service di kantor ya kita terima, dengan ketentuan terlebih dahulu harus dilatih supaya mereka bekerja dengan baik,” ujar SDK Menariknya kata SDK adalah penerapan kerja sosial yang semakin dipormalkan. Dengan demikian pada kasus-kasus hukum tertentu yang tidak melibatkan […]

  • Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

    Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

    • calendar_month Sel, 22 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 289
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG – Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dijadikan percontohan nasional dalam pengelolaan digitalisasi pertanian. Korporatisasi pertanian digital dalam mendukung rantai ekosistem halal value chain berbasis koperasi pesantren ini diresmikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Selasa (22/3/2022).   “Kita ingin jadikan permodelan ini pilot project bagi seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” […]

  • Kemenhub- Pemkab Pasangkayu Jalin Kerjasama, Ini Tujuannya

    Kemenhub- Pemkab Pasangkayu Jalin Kerjasama, Ini Tujuannya

    • calendar_month Sel, 29 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 289
    • 0Komentar

    ” Mereka di didik diperguruan tinggi yang memiliki fasilitas yang memadai dan mumpuni. Sehingga mereka betul-betul terampil dan ahli dibidangnya” terangnya. Sambung dia, kerjasama dengan Kemenhub ini berlangsung selama lima tahun kedepan. Namun berpotensi terus diperpanjang. Bergantung pada situsi dan komunikasi antara Kemenhub dan Pemkab Pasangkayu. ” Perjanjian kerjasama itu sudah mulai berlaku tahun ini […]

  • Perkuat SPBE, Bapperida Sulbar Tingkatkan Kapasitas ASN Kelola Informasi Publik

    Perkuat SPBE, Bapperida Sulbar Tingkatkan Kapasitas ASN Kelola Informasi Publik

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Ia juga mengapresiasi dukungan Tim Humas Pemprov Sulbar serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Sulbar yang turut mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi ini penting untuk meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi pembangunan agar lebih terstruktur, masif, dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab […]

  • Data Akurat, Kebijakan Tepat : DKPPKB Sulbar Gelar Desk Data SDM Kesehatan untuk Perkuat Perencanaan Layanan Kesehatan

    Data Akurat, Kebijakan Tepat : DKPPKB Sulbar Gelar Desk Data SDM Kesehatan untuk Perkuat Perencanaan Layanan Kesehatan

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan sejumlah target strategis dalam pembangunan sektor kesehatan. Target tersebut antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebesar 95 persen, penurunan angka kematian ibu dan balita, pengendalian insiden stunting, peningkatan mutu layanan kesehatan dan kepuasan pasien, serta penguatan tata kelola dan indeks kinerja perangkat daerah. […]

  • Biro Pemkesra Sulbar Tinjau Perubahan Nama Rupabumi dan Penambahan Pulau Baru di Mamuju

    Biro Pemkesra Sulbar Tinjau Perubahan Nama Rupabumi dan Penambahan Pulau Baru di Mamuju

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Sejalan dengan visi pembangunan daerah, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, senantiasa menekankan pentingnya akurasi data wilayah sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang efektif. Suhardi Duka dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah Sulawesi Barat, termasuk pulau-pulau kecil, harus terdata dengan baik agar program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya alam dapat tepat sasaran serta […]

expand_less