EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Kantor BNPB, Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, Selasa, 6 Mei 2025.
Pertemuan tersebut dalam rangka evaluasi hibah dana rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNPB.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan bahwa Gubernur SDK mendapat apresiasi dari Kepala BNPB karena hadir langsung dalam pertemuan penting itu.
Junda menjelaskan bahwa Gubernur SDK melaporkan progres hibah dana sebesar Rp21,8 miliar yang telah diterima Pemprov Sulbar.
Saat ini, dana tersebut sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan, proses lelang telah dilaksanakan, dan hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak.
“Pesan dari Kepala BNPB adalah agar kegiatan segera dilaksanakan. Jika anggaran ini terserap dengan baik, daerah dapat kembali mengusulkan bantuan sesuai kebutuhan,” ujar Junda.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan tiga usulan utama kepada BNPB:
Yang pertama, Gubernur SDK mengusulkan pendanaan untuk penanganan jembatan di Tommo yang menghubungkan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Rekonstruksi jembatan ini diperkirakan memakan waktu hingga tiga tahun.
“Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bantuan pada tahun 2027,” ujar SDK.
Kemudian yang kedua, Gubernur juga mengusulkan perbaikan jaringan pipa PDAM Mamuju yang rusak parah akibat tanah longsor dan menyebabkan gangguan distribusi air bersih ke masyarakat.
Usulan yang ketiga terkait dana Stimulan tahap II untuk korban gempa. Usulan terakhir ini agar percepatan pencairan dana stimulan tahap II untuk perbaikan rumah korban gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene.
“Ini yang paling sering didesak oleh masyarakat,” kata Junda.
Ketiga usulan ini mendapatkan respon positif dari BNPB. Untuk dua usulan pertama, BNPB memberikan kewenangan kepada Pemprov Sulbar untuk mengajukan proposal kembali dengan beberapa catatan.
Terkait dana hibah yang sedang berjalan, Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaannya akan dituntaskan tahun ini. Kepala BNPB pun merespons, “Silakan mengajukan lagi di awal tahun 2026.”
Untuk dana stimulan tahap II, BNPB meminta Pemprov Sulbar segera mengajukan ulang review L3P agar proses bisa dimulai pada Mei dan pencairan dilakukan awal Juni.
“Untuk percepatan, Gubernur akan memimpin langsung pertemuan agar pengusulan segera selesai,” jelas Junda.
Junda juga mengungkapkan bahwa sebagai bentuk apresiasi, BNPB akan memberikan satu unit mobil rescue dan satu unit truk serbaguna kepada Pemprov Sulbar.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Gubernur di Jakarta sejak Senin hingga Rabu merupakan bentuk keseriusan membangun komunikasi dengan kementerian dan pihak terkait untuk mendorong percepatan pembangunan Sulbar sebagai provinsi ke-33.
Pada Senin, SDK telah bertemu dengan Menteri Transmigrasi dan Menteri PUPR. Hari ini, selain bertemu dengan Kepala BNPB, Gubernur juga berdiskusi dengan pengusaha sawit guna optimalisasi pendapatan daerah.
“Alhamdulillah, semua pihak memberikan respon positif. Ini adalah bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab Gubernur untuk percepatan kemajuan daerah,” pungkas Junda. (rls/*)
