EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Herdin Ismail, menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kategori Dua (K2) Sulawesi Barat di ruang kerja Wagub, Selasa (20/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, AHN Sulbar menyampaikan bahwa para honorer K2 telah mengabdi di lingkungan Pemprov Sulbar selama rata-rata 20 tahun.
“Kita akan melakukan penataan ulang personel. Memang sudah saatnya kita memberikan perhatian kepada tenaga honorer K2 yang sudah lama mengabdi,” ujar Salim S. Mengga.
Wagub Salim juga menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait prioritas pengangkatan tenaga honorer K2.
“Ke depan, saya minta pihak yang berwenang dalam penataan kepegawaian untuk memprioritaskan mereka. Jangan dulu mengangkat tenaga baru sebelum urusan K2 diselesaikan. Selesaikan yang lama terlebih dahulu,” tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, mengingat jumlah tenaga non-ASN mencapai lebih dari 5.000 orang, termasuk sekitar 500 orang dari K2. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar masih berada pada kisaran ratusan miliar rupiah.
“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Selesaikan dulu yang sudah mengabdi lama, baru nanti jika ada formasi karena pensiun atau mutasi, kita angkat lagi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik ‘titipan’ dalam proses pengangkatan pegawai.
“Tidak boleh ada titipan. Ini menyangkut nasib orang. Kalau masih ada titipan, itu tidak adil. Kita harus membiasakan diri berpikir adil, karena banyak orang yang lebih membutuhkan dan pantas diprioritaskan,” ucapnya dengan tegas.
Ia menambahkan, ke depan seluruh tata kelola ASN dan non-ASN di Pemprov Sulbar harus dibenahi agar tidak terjadi penumpukan yang justru membingungkan dalam penataan birokrasi.
“Stok tenaga yang ada diselesaikan dulu. Kecuali hal-hal yang sifatnya khusus, itu pun harus melalui pelaporan dan perencanaan yang terintegrasi dengan rencana besar Pemprov. Tidak boleh OPD jalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Senada dengan itu, Plh Sekprov Herdin Ismail meminta BKD Sulbar segera menyerahkan data tenaga honorer yang valid dan memastikan tidak ada tambahan titipan.
“Besok kita minta data riil diserahkan ke pimpinan. Dan harus dipastikan tidak ada titipan, sesuai arahan Wagub,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua AHN Sulbar, Fadli, mengucapkan terima kasih atas sambutan baik Wagub dan jajarannya dalam audiensi tersebut.
“Pak Wagub sangat responsif terhadap aspirasi kami. Beliau memahami dan mendukung agar kami yang sudah lama mengabdi dapat diakomodasi dalam pengangkatan,” ungkap Fadli.
Ia berharap BKD dan seluruh perangkat yang menangani proses kepegawaian dapat bekerja maksimal demi kejelasan nasib honorer, khususnya K2.
“Kami berharap jika ada afirmasi atau kebijakan prioritas, maka K2 yang telah puluhan tahun mengabdi dapat diangkat sebagai ASN, minimal dalam status paruh waktu,” pungkasnya. (rls/*)
