Oleh, H. MUHAMMAD YUSUF TAHIR,S.Ag.,M.Pd.
(Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat)
MOMENTUM Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni , bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk menggugah kembali kesadaran seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat agar menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pijakan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sesuai tema peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” , aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam pelaksanaan misi strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Tema ini menekankan pentingnya memperkuat fondasi ideologi bangsa sebagai pijakan dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan bersatu.
Sejalan dengan hal tersebut tekad Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan nasional program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bermuara pada upaya pelaksanaan program-program pembangunan ,pelayanan publik dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sehingga kebijakan tersebut benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai, arah moral, dan fondasi pembangunan nasional, termasuk di daerah. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam menggerakkan misi strategis untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera selama lima tahun ke depan (2025–2030).
Melalu momentum ini, penulis akan mencoba merefleksikan aktualisasi nilai nilai pancasila dalam pelaksanaan lima strategi pemerintah provinsi sulawesi Barat untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera ;
- Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Implementasi dalam Misi:
Penguatan nilai spiritual, budaya lokal, dan karakter dalam pendidikan.
Mendorong kehidupan beragama yang rukun dan saling menghormati dalam masyarakat.
Pelibatan tokoh agama dalam proses pembangunan sosial dan moral.
Pemerintah daerah bersama masyarakat dan lembaga keagamaan harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai etika.
