EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025.
Sebanyak delapan inovasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan melaju ke tahap penilaian berikutnya di tingkat nasional.
Kedelapan inovasi tersebut adalah:
- Brand Communal Dekape (Merek Kolektif Dekape) – Dinas Kelautan dan Perikanan
- I-BANUA (Rumah Informasi Hukum) – Biro Hukum Sekretariat Daerah
- La-PATUH (Layanan Pengaduan Bantuan Hukum) – Biro Hukum Sekretariat Daerah
- MALABBI (Manajemen Layanan Ibu dan Bayi) – Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat
- MA’SILAMBI (Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi) – Dinas Kesehatan
- SIPEMIMPIN (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur) – Dinas PUPR
- SIPADA (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- SIDAYA (Sistem Informasi Taman Budaya dan Museum) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Salah satu inovasi yang menonjol adalah Ma’silambi, sebuah strategi penanganan stunting yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor.
Nama Ma’silambi berasal dari bahasa Mamasa yang berarti bertemu, mencerminkan esensi program sebagai wadah pertemuan ide, peran, dan aksi nyata dari berbagai pihak.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Asran Masdy, menjelaskan bahwa Ma’silambi adalah bentuk nyata integrasi peran berbagai elemen masyarakat.
“Program ini mempertemukan OPD, TP PKK, tokoh masyarakat, TNI/Polri, pemuda, ibu-ibu, pelaku usaha, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting. Ini adalah bukti nyata bahwa isu kesehatan membutuhkan sinergi lintas sektor,” ungkap Asran Masdy.
Keberhasilan delapan inovasi Sulbar dalam melewati seleksi administrasi KIPP 2025 menunjukkan komitmen daerah ini dalam membangun layanan publik yang inovatif, solutif, dan inklusif.
Dengan semangat kolaborasi, Pemprov Sulbar siap bersaing di tingkat nasional dan memperkuat fondasi pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rls/*)
