Bujaeramy menegaskan, manajemen risiko SPBE bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah fondasi krusial untuk memastikan bahwa setiap inovasi digital yang kita terapkan dapat berjalan efektif tanpa hambatan signifikan.
“Dengan memahami dan mengelola risiko sejak dini, kita dapat meminimalisir potensi gangguan, melindungi data, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Bujaeramy juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam implementasi SPBE.
“Keberhasilan SPBE adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap seluruh perangkat daerah dapat memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan yang memadai dalam menyusun manajemen risiko SPBE, sehingga Indikator 9 SPBE dapat terpenuhi dengan baik dan kita dapat terus bergerak maju menuju pemerintahan digital yang lebih baik,” pungkasnya. (Rls)
