Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Gubernur SDK Setujui Perampingan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, Berikut Daftarnya

Gubernur SDK Setujui Perampingan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, Berikut Daftarnya

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
  • comment 0 komentar

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Syamsul Samad, menjelaskan bahwa usulan ini merupakan inisiatif DPRD berdasarkan kajian yang cukup panjang. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pelayanan publik.

“Buat apa banyak lembaga kalau fungsinya bisa disatukan? Misalnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, atau Dispora dan Pariwisata, lebih baik digabung saja,” kata Syamsul yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulbar.

Menurutnya, penyederhanaan ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur SDK, sehingga proses pembahasannya berjalan mulus.

“Dari 35 OPD, kita rampingkan jadi 29 OPD. Kalau ramping, jalannya lebih sehat dan efektif,” tandasnya.

Berikut daftar penggabungan OPD yang telah disepakati dalam Ranperda:

  1. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tipe A).
  2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Tipe A).
  3. Dinas Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Tipe A).
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Perhubungan menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Tipe A).
  5. Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A).
  6. Dinas Kesehatan dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A).
  7. Badan Kepegawaian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe A).

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik yang lebih efisien dan tepat sasaran di Provinsi Sulawesi Barat. (rls/*)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua KONI Sulbar Dampingi Gubernur Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasangkayu 

    Ketua KONI Sulbar Dampingi Gubernur Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasangkayu 

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 136
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU – Ketua KONI Sulbar Dr Syamsul Samad M.SI turut hadir mendampingi Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Kabupaten Pasangkayu. Sebelum menghadiri buka puasa bersama di Rujab Bupati Pasangkayu, rombongan terlebih dahulu mengunjungi infrastruktur jalan menuju pelabuhan di Pasangkayu. Hadir juga Sekprov Junda Maulana, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Forkopimda Provinsi maupun jajaran forkopimda Pasangkayu. […]

  • Rektor IPB Apresiasi Program Petani Milenial: Progresif dan Inovatif

    Rektor IPB Apresiasi Program Petani Milenial: Progresif dan Inovatif

    • calendar_month Kam, 24 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 274
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Rektor IPB University Arif Satria mengapresiasi program Petani Milenial yang digagas Pemda Provinsi Jabar. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu ikhtiar untuk mengatasi tantangan-tantangan ketahanan pangan.   Arif pun menyebut Petani Milenial sebagai program yang brilian, progresif, dan inovatif, untuk melahirkan generasi-generasi unggul yang responsif terhadap perubahan, terutama di bidang ketahanan pangan. […]

  • armada operasional

    Antisipasi Bencana Musim Hujan, BPBD Sulbar Lakukan Pengecekan Armada Operasional

    • calendar_month Ming, 5 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. “Sesuai arahan Bapak Gubernur, BPBD harus memastikan personel, peralatan, dan sistem komunikasi berjalan optimal demi keselamatan masyarakat,” tambahnya. Selain memastikan kesiapan internal, BPBD Sulbar juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada […]

  • MTQ ke IX Dimulai, 12 Kecamatan di Pasangkayu Berkompetisi

    MTQ ke IX Dimulai, 12 Kecamatan di Pasangkayu Berkompetisi

    • calendar_month Sen, 7 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 307
    • 0Komentar

    ” Diharapkan mampu melahirka generasi qurani, sehingga nanti bisa membanggakan Pasangkayu ditingkat regional dan nasional” harap bupati. Sambung bupati, pelaksanaan MTQ juga bagian dari upaya mendukung realisasi sembilan program aksi yang dicanangkannya, terkhusus pada program Cinta Mesjid Cinta Al quran (CMCA) dan program program satu desa satu tahfizh. Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) […]

  • Swasembada Pangan, Legislator Yakin Pemerintah Tak Gegabah Alih Fungsi Hutan

    Swasembada Pangan, Legislator Yakin Pemerintah Tak Gegabah Alih Fungsi Hutan

    • calendar_month Kam, 13 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 170
    • 0Komentar

     Lebih lanjut, ia berencana untuk mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai daerah-daerah yang akan diprioritaskan. Titiek mengungkapkan jika daerah tersebut tidak produktif atau tidak melanggar aturan, maka pihaknya menilai hal tersebut bisa dilaksanakan demi kepentingan masyarakat khususnya untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan yang sukses.  “Jadi nanti kita akan pertanyakan […]

  • Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

    Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

    • calendar_month Sel, 5 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Sementara pada 2019, predikat WBK KBRI Singapura dicabut. Kementerian PANRB mengimbau kepada seluruh unit/satuan kerja atau kawasan yang dicabut predikatnya untuk segera melakukan perbaikan pada sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan unit/satuan kerja atau kawasan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap integritas aparatur di wilayahnya. “Kami minta unit/satuan kerja atau kawasan penerima WBK maupun WBBM […]

expand_less