Ia menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap sah dimasukkan dalam APBD, tetapi harus masuk melalui jalur perencanaan yang benar dan tidak disusupkan di tengah jalan.
7 Point Direktiv Gubernur
- Pahami gubernur / wakil gubernur, adalah pejabat publik yang bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat dan sebagai wakil pemerintah pusat
- Karena kedudukannya diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis, menetapkan arah pembangunan, mengangkat, memindahkan atau memberhentikan ataupun promosi atas pejabat teknis
- Walaupun dengan sumberdaya terbatas, tapi kebijakan dan arahnya tepat, penempatan anggarannya benar, yakin hasilnya akan dirasakan rakyat
- Pertumbuhan dan kesejahteraan harus dijalankan secara simultan dan disiplin
- Setiap pejabat harus taat pada tata kelola yang baik dan benar agar selamat dari jeratan hukum
- Sudah terlalu banyak pejabat baik pejabat publik maupun pejabat teknis dan anggota DPRD yang masuk penjara akibat tidak disiplin dalam menerapkan tata kelola yang baik, Sulbar stop..!!
- Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat adalah dwitunggal dalam melaksanakan pemerintahan, jangan dipeta konflikkan..!!!
“Sudah terlalu banyak pejabat publik dan teknis yang masuk penjara karena tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Sulbar, kita harus akhiri praktik ini,” tegas SDK.
Gubernur Suhardi Duka menyatakan, dalam penutupan retreat ini, Pemprov Sulbar mendapatkan harapan-harapan dan pesan dari para Bupati atas persoalan yang terjadi di daerahnya.
“Saya juga sudah kasi materi dan bahkan direktiv saya. Pak Danrem juga sudah kasi motivasi banyak jadi saya pikir walaupun tiga hari, tapi insyaallah berbekas dan bisa dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan tugas tugas di pemerintahan provinsi Sulbar,” pungkas Suhardi Duka. (Rls)
