Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif BPKPD dalam pembahasan RAPBD-P merupakan bentuk penguatan tata kelola keuangan daerah yang sejalan dengan semangat Panca Daya dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Salah satu poin utama dalam Panca Daya tersebut adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Murdanil juga menegaskan pentingnya pendampingan yang dilakukan oleh BPKPD dalam setiap tahapan pembahasan RAPBD-P.
“Pendampingan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut kualitas belanja daerah yang harus menjawab kebutuhan masyarakat. Kami berkomitmen untuk menuntaskan tahapan pembahasan ini sampai selesai dan tetap bersinergi dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Sinergi yang terjalin erat antara Banggar DPRD, TAPD, dan OPD ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen RAPBD-P 2025 yang lebih responsif, transparan, dan mendukung pencapaian target pembangunan Sulawesi Barat ke depan. (Rls)
