Sekretariat DPRD Sulbar Dukung Penuh Pelaksanaan Perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI

Sambung dia, hewan ternak yang didapati berkeliaran akan segera ditangkapi. Tidak akan dikembalikan kepada sang pemilik sampai yang bersangkutan bersedia menandatangani surat pernyataan yang isinya si empunya ternak bersedia memelihara ternak dengan baik dan tidak membiarkannya berkeliaran. Selama ternak tersebut belum diambil, sang pemilik akan didenda Rp. 100.000 perhari per satu ekor ternak. “ Kalau […]

“Ini menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin ASN bekerja lebih profesional, berorientasi pada hasil, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil mengatakan bahwa perubahan sistem penilaian TPP ini akan memberi ruang bagi ASN berprestasi untuk memperoleh penghargaan yang sepadan. “Dengan model penilaian berbasis kinerja, ASN […]

Rangkaian kegiatan Festival Literasi Festival ini menghadirkan berbagai agenda, antara lain: Pelantikan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan. Apresiasi kepada Perpustakaan Desa dan Kelurahan terbaik, Pembagian buku, Bedah buku, Talkshow Literasi, Sosialisasi Gerakan Sulbar Mandarras, Seminar Literasi Bisnis hingga Pameran UMKM. Dalam Talkshow Literasi, Kepala Dinas Perpussip Sulbar Mustari Mula mengungkapkan, kegiatan Festival Literasi oleh Pemkab […]

KOTA BANDUNG — Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, khususnya dalam peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan. Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Provinsi Jabar […]

Dalam arahannya, Muhammad Yasir Fattah menekankan pentingnya sinergi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Perjanjian kinerja ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen nyata kita untuk bekerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil dalam upaya penanggulangan bencana di Sulawesi Barat,” tutup Yasir Fattah. (Rls)

Bupati dua periode itu juga menginstruksikan semua kepala OPD bekerja cepat untuk melengkapi serta memenuhi sejumlah poin yang menjadi rekomendasi KPK. “ Diharapkan semua OPD bekerja maksimal. Setelah rapat ini tidak boleh tidak bekerja. Termasuk melengkapi LHKPN, dan poin-poin lain yang menjadi rekomendasi KPK” pungkasnya. (has)