Perkuat Ketahanan Pasokan Pangan, Sulbar Akan Optimalkan Kolaborasi Lintas Sektor dan Manfaatkan Data SP2KP Secara Maksimal
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Sel, 26 Agu 2025
- comment 0 komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu ketiga Agustus 2025 menunjukkan Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat penurunan paling tajam di kawasan Sulawesi, yakni -1,23 persen.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar dari Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (25/8/2025).
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, melaporkan bahwa secara nasional 14 provinsi mencatat kenaikan IPH, 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil.
“BPS mencatat dinamika harga pangan nasional hingga minggu ketiga Agustus 2025 dengan 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi menurun, dan satu stabil. Sumatera Utara memimpin kenaikan tertinggi (3,26 %), diikuti Aceh (2,90 %) dan Sumatera Barat (2,45 %). Sementara itu, Sulawesi Barat menonjol sebagai satu-satunya provinsi di kawasan Sulawesi yang mencatat penurunan IPH paling dalam, yakni –1,23 %. Tren ini terpicu oleh anjloknya harga cabai rawit, yang secara nasional turun hingga 18,29 persen, serta pelemahan harga beras dan daging ayam ras di provinsi tersebut.” Jelas Muhammad Nur Dadjwi saat mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dalam rapat.
“Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu di Sulbar menempati posisi kedua daerah dengan penurunan IPH terdalam, –2,84 persen, sejalan dengan merosotnya harga cabai rawit lokal.” lanjut Dadjwi.
Kendati komoditas pedas mengalami koreksi, BPS mencatat lonjakan harga bawang merah sebesar 12,79 persen akibat gangguan pasokan di beberapa sentra produksi. Di sisi lain, kenaikan moderat pada cabai merah dan fluktuasi harga beras di Zona 1 (Jawa–Sulawesi) menegaskan tantangan distribusi dan ketersediaan stok.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan peran data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang real time dalam membantu pemerintah daerah merespons gejolak harga.
- Penulis: Ekspos Sulbar
