Ia menjelaskan, rekonsiliasi ini bertujuan memastikan keakuratan data keuangan dan aset BMN sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Polri Triwulan III yang dijadwalkan pada minggu ketiga Oktober.
Sementara itu, narasumber dari KPKNL Mamuju, Novian Fatchur Rochman, menyoroti rendahnya standar barang standar kebutuhan (SBSK) karena belum tercatatnya sejumlah bangunan baru di satker jajaran Polda Sulbar.
“Sejak Polsek berdiri pasti ada penambahan bangunan seperti garasi atau pengerasan halaman, tetapi sering tidak dicatat. Ke depan, pencatatan aset harus lebih tertib agar tidak terkesan banyak lahan menganggur,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri staf KPKNL Mamuju Michael G. Bura, para operator aset BMN, serta perwakilan satker jajaran Polda Sulbar. Melalui forum ini, diharapkan pengelolaan aset Polri semakin akuntabel, tertib, dan transparan. (hps/*)
