Selain itu, temuan BPK mengungkap adanya ketidakselarasan antara anggaran dan realisasi program strategis melalui DAK Fisik dan Nonfisik, di mana kontrak yang berjalan berpotensi baru terealisasi pada tahun 2026.
Penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan belum terealisasi hingga Triwulan II karena masih berada pada tahap awal pengadaan barang dan jasa. Beberapa pemerintah daerah juga belum melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK tahap I melalui OMSPAN.
Melalui forum ini, BPKPD Sulbar menyatakan siap mendukung penguatan peran fiskal daerah, baik dari sisi pengelolaan pendapatan, optimalisasi belanja, maupun percepatan transfer ke daerah. Kehadiran BPKPD Sulbar menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian Sulbar.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal di Sulbar harus selaras dengan visi misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi fiskal daerah dan pusat. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), BPKPD Sulbar memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan APBD yang sehat, transparan, dan tepat sasaran. Komitmen ini sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ali Chandra.
Dengan semangat kolaborasi, BPKPD Sulbar bersama seluruh pemangku kepentingan fiskal dan ekonomi bertekad memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. (Rls)
