“Melalui SIGAP, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penggajian ASN di Sulbar berjalan dengan prinsip transparency, accuracy, dan accountability. Ini juga bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan keuangan daerah yang bersih dan terpercaya,” ujar Ali Chandra.
Inovasi SIGAP sendiri merupakan gagasan dari A. Kustia Hatta, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah BPKPD Sulbar, yang juga merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPSDM Sulbar bekerjasama dengan LAN RI Makassar.
Dalam paparannya, Kustia Hatta menjelaskan bahwa SIGAP dibangun sebagai sistem terintegrasi untuk membantu pengelola keuangan di setiap perangkat daerah dalam mendeteksi dini potensi lebih bayar, kesalahan data pegawai, maupun perbedaan nominal gaji.
“SIGAP adalah sistem pencatat gaji sekaligus sistem pengendali dan pencegah kesalahan yang selama ini sering terjadi secara manual. Harapannya, aplikasi ini bisa menjadi standar baru dalam tata kelola keuangan ASN di Sulbar,” ungkap Kustia.
Dengan implementasi SIGAP, diharapkan pengelolaan keuangan ASN di Provinsi Sulbar semakin efisien dan mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital di tingkat nasional. (Rls)
