Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Lanal Mamuju Rayakan HUT ke-8, Gubernur Sulbar: TNI AL adalah Jangkar Persatuan Indonesia

Lanal Mamuju Rayakan HUT ke-8, Gubernur Sulbar: TNI AL adalah Jangkar Persatuan Indonesia

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menghadiri malam ramah tamah peringatan HUT ke-8 Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mamuju, Kamis, 30 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasi tinggi atas pengabdian TNI Angkatan Laut yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Lanal Mamuju telah memasuki usia delapan tahun. Saya masih ingat persis, lokasi ini adalah tempat terakhir yang saya tunjukkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, saat saya masih menjabat sebagai Bupati Mamuju,” ujar Suhardi Duka.

Ia mengenang bagaimana proses awal penentuan lokasi pangkalan Lanal Mamuju.
“Awalnya saya ingin Lanal dibangun di Kalukku, tapi setelah meninjau beberapa titik, akhirnya saya tunjukkan lokasi ini. Saya bilang pasti Bapak cocok dengan tempat ini, dan ternyata benar, disinilah Lanal berdiri,” kenangnya.

Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka juga menyinggung prestasi membanggakan TNI Angkatan Laut di tingkat dunia. Ia mengingat kembali peristiwa pembajakan kapal MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia pada tahun 2011, di mana Indonesia menolak membayar tebusan dan memilih mengirim pasukan TNI AL untuk membebaskan kapal tersebut.

“Indonesia satu-satunya negara yang berani dan berhasil membebaskan kapal yang dibajak tanpa memenuhi tuntutan perompak. Sejak saat itu, negara-negara lain mulai berani melawan bajak laut Somalia. Ini bukti bahwa TNI Angkatan Laut kita tangguh dan disegani,” ungkap Suhardi Duka bangga.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj Gubernur Dinilai Berpihak dalam Polemik Musda Gerakan Pramuka Sulbar

    Pj Gubernur Dinilai Berpihak dalam Polemik Musda Gerakan Pramuka Sulbar

    • calendar_month Ming, 10 Sep 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 204
    • 0Komentar

    ESKPOS SULBAR – Musyawarah Daerah (Musda) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat yang berlangsung di Polewali Mandar, Sabtu kemarin banyak menuai kritik. Dinilai tak memiliki kekuatan hukum sebab Musda sebelumnya telah selesai di Kabupaten Mamasa pada bulan Mei, lalu. Hasil Musda di Mamasa menetapkan St. Suraidah Suhardi sebagai nahkoda Kwarda Pramuka Sulbar. Sementara di Polman […]

  • Pemantapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2026, Badan Penghubung Sulbar Gelar Koordinasi Secara Virtual

    Pemantapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2026, Badan Penghubung Sulbar Gelar Koordinasi Secara Virtual

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 199
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka memperkuat tata kelola kinerja pemerintahan yang akuntabel dan terukur, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat koordinasi secara daring melalui aplikasi Zoom bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada asistensi dan pemantapan penyusunan Perjanjian Kinerja […]

  • Tim Reaksi Cepat BPBD Sulbar Rutin Pemeliharaan Peralatan

    Tim Reaksi Cepat BPBD Sulbar Rutin Pemeliharaan Peralatan

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 223
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Sulawesi Barat, Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat secara rutin melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan peralatan operasional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh personel dan sarana prasarana kebencanaan selalu dalam kondisi siap […]

  • Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    • calendar_month Sab, 5 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Oleh : Firmansyah (Praktisi Hukum Agraria) Berselewaran informasi prihal keluarnya KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR:SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. Pencabutan konsesi Kawasan Hutan di tujukan pada salah satu anak perusahaan Astra group yang berada di Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Betapa tidak informasi tersebut dapat di anggap sebagai bagian dari agenda Pemerintah […]

  • Biro Organisasi Setda Sulbar Percepat Penataan UPTD Kabupaten Mamuju

    Biro Organisasi Setda Sulbar Percepat Penataan UPTD Kabupaten Mamuju

    • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 129
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan menyelenggarakan Rapat Kerja Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, Kamis 16 April 2026. Rapat ini berfokus pada percepatan penyelesaian Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Kabupaten Mamuju. Penataan Perangkat […]

  • Sekjen DPR RI: Koperasi Harus Tangguh dan Adaptif Hadapi Regulasi dan Digitalisasi

    Sekjen DPR RI: Koperasi Harus Tangguh dan Adaptif Hadapi Regulasi dan Digitalisasi

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Koperasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memasuki fase penting dalam transformasi kelembagaan. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa koperasi harus mampu beradaptasi di tengah tantangan regulasi baru dan percepatan digitalisasi. “Perubahan kebijakan, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, berdampak langsung pada pengelolaan koperasi. Maka […]

expand_less