Misi Laut Sulbar di Jakarta: BPKPD Dampingi Gubernur Suhardi Duka Dorong 3 Program Strategis Perikanan
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Sab, 8 Nov 2025
- comment 0 komentar

Untuk menekan angka kemiskinan pesisir, Gubernur mengusulkan tambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih, terutama di Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju.
Selain tiga usulan tersebut, SDK juga menyoroti pentingnya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi laut yang menjadi bagian dari strategi ekonomi biru Sulawesi Barat.
Dukungan KKP dan Peran BPKPD
Menanggapi hal itu, Direktur Ikan Air Tawar KKP, Gemi Tri Astutik, menyampaikan bahwa tim KKP telah meninjau langsung sejumlah lokasi calon tambak rakyat di Sulbar dan menegaskan pentingnya kepastian alas hak tanah sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.
“Beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Murdanil menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar program kelautan tidak hanya berhenti di tahap perencanaan.
“Kami dari BPKPD memastikan dukungan anggaran dan penyesuaian kebijakan fiskal agar setiap program strategis kelautan ini bisa berjalan efektif. Sinergi antara KKP, Pemprov, dan pemerintah kabupaten akan menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal Sulbar ke depan akan semakin berpihak pada penguatan ekonomi berbasis potensi alam daerah, khususnya kelautan dan perikanan.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung sepenuhnya aspek fiskal dari usulan tersebut.
“BPKPD akan memastikan kesiapan dokumen fiskal dan penganggaran daerah agar setiap usulan strategis Gubernur bisa direalisasikan secara konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tiga program strategis tersebut dapat diakomodasi dalam rencana kerja nasional tahun 2026 dan menjadi bagian dari upaya nyata menyejahterakan masyarakat pesisir. (Rls)
- Penulis: Ekspos Sulbar
