Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Plh Program Dinsos Sulbar Koordinasikan Pergeseran Anggaran ke BPKPD

Plh Program Dinsos Sulbar Koordinasikan Pergeseran Anggaran ke BPKPD

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
  • comment 0 komentar

“Kami berkoordinasi dengan BPKPD agar seluruh proses pergeseran anggaran berjalan transparan, sesuai prosedur, dan tetap mendukung target kinerja Dinsos Sulbar dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Asriwan.

Ia menambahkan, koordinasi lintas OPD sangat penting dilakukan untuk menghindari keterlambatan realisasi kegiatan serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif hingga akhir tahun.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dinsos dan BPKPD dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”peningkatan tata kelola pemerintahan”. (Rls)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ridwan Kamil Dampingi Jokowi Bagikan BLT dan Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Pasar di Cirebon

    Ridwan Kamil Dampingi Jokowi Bagikan BLT dan Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Pasar di Cirebon

    • calendar_month Rab, 13 Apr 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 177
    • 0Komentar

    KOTA CIREBON – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai kompensasi minyak goreng dan bantuan modal usaha kepada para pedagang di Pasar Tradisional Kanoman, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (13/4/2022). Presiden Jokowi menuturkan, BLT minyak goreng sebesar Rp 300.000  dan bantuan modal usaha senilai Rp 1,2 juta dinilai penting […]

  • Sekkab Pasangkayu Diskusi Pembangunan Dengan Warga Bulumario

    Sekkab Pasangkayu Diskusi Pembangunan Dengan Warga Bulumario

    • calendar_month Sab, 3 Okt 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 213
    • 0Komentar

    ” Anggaran per Kecamatan sekira Rp. 1,5 miliar. Kemudian program umrah tahun mendatang juga kita tingkatkan dari 36 orang naik dua kali lipat menjadi 70 orang. Anggaran yang disiapkan sekira Rp. 2,2 miliar” ungkapnya. Sementara, Staf Khusus Mulyadi Saleh menyampaikan, dibawah kepemimpinan Agus Ambo Djiwa, Pasangkayu akan mengambil peran maksimal sebagai wilayah penyangga ibu kota […]

  • Terlibat Judi Online, ASN dan Pegawai BUMD Jabar Akan Kena Sanksi Disiplin

    Terlibat Judi Online, ASN dan Pegawai BUMD Jabar Akan Kena Sanksi Disiplin

    • calendar_month Sel, 2 Jul 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 52
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Pemda Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sanksi disiplin kepada aparatur sipil negara dan pegawai BUMD Jabar yang terlibat transaksi judi online maupun perjudian konvensional. Peringatan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 98/KPG.03.04/INSPT tentang Larangan Judi Online dan Judi Konvensional, yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2024. Pihak Inspektorat Daerah Provinsi […]

  • DKP Sulbar Kembangkan Blue Economy untuk Majukan Kelautan dan Perikanan, Dukung Pancadaya SDK-JSM

    DKP Sulbar Kembangkan Blue Economy untuk Majukan Kelautan dan Perikanan, Dukung Pancadaya SDK-JSM

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 72
    • 0Komentar

    “Kami berkomitmen agar pembangunan sektor kelautan tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Suyuti Marzuki pada Senin, 23 Juni 2025. Konsep blue economy yang diimplementasikan DKP Sulbar meliputi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan budidaya, serta pemberdayaan nelayan lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan permodalan. (Rls)

  • KPU Pasangkayu Kerahkan 492 Pantarlih

    KPU Pasangkayu Kerahkan 492 Pantarlih

    • calendar_month Sen, 13 Feb 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Heri juga menekankan, Pantarlih wajib menggunakan atribut atau kelengkapan yang telah diberikan. Wajib mengisi buku kerja untuk mencatat semua aktivitas yg dilakukan. ” Apabila ada hal-hal yg kurang jelas agar berkoordinasi dengan PPS, PPK atau KPU Kabupaten secara berjenjang. Diharapkan Pantarlih yang sudah ditetapkan untuk betul-betul memaksimalkan kinerjanya dilapangan” sambung Heri. Pantarlih sendiri bekerja dari […]

  • Dinas Ketapang dan TP-PKK Sulbar Bersinergi Tangani Masalah Gizi dan Stunting

    Dinas Ketapang dan TP-PKK Sulbar Bersinergi Tangani Masalah Gizi dan Stunting

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 61
    • 0Komentar

    “Kami mengapresiasi seluruh pihak, terutama Ketua TP-PKK Sulbar, camat, dan kepala puskesmas yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Semoga menjadi pondasi bagi kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan gizi dan pangan ke depan,” pungkas Abdul Waris. Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulbar, Harsinah Suhardi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan gizi […]

expand_less