Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Biro Hukum Hadiri Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMASA – Keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu penghalang anak-anak Indonesia dalam melanjutkan pendidikan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Tahun 2025, terdapat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah. Sebanyak 20,35 persen di antaranya menyatakan ketiadaan biaya sebagai alasan tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjaga anak tetap bersekolah tidak […]

“Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh tahapan Pengganti Antar Waktu (PAW) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesra berkomitmen memberikan pendampingan serta fasilitasi agar proses berjalan dengan baik, tertib, dan memiliki kepastian hukum,” ujar Murdanil. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, partai politik, serta seluruh pihak terkait sangat […]

“Kami mendorong agar setiap perangkat daerah menyusun perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi, berbasis kebutuhan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, program prioritas di bidang kesehatan dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Faika. Di lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan […]

“Integrasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan semakin efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sinergi bersama RSSH Adinkes ini menjadi langkah nyata memperkuat sistem kesehatan daerah,” ujar dr. Nursyamsi. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi […]

Kadis ESDM juga mengungkapkan kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan EBT di Sulawesi Barat, yaitu belum ditetapkannya kuota pembangunan pembangkit listrik EBT oleh Kementerian ESDM. Padahal, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, Sulawesi Barat ditargetkan dapat dibangun pembangkit listrik dengan total kapasitas hingga 800 MW. Saat ini, terdapat banyak perusahaan yang berminat berinvestasi […]

Ia menyatakan bahwa Dinas ESDM senantiasa mendorong seluruh bidang untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang profesional dan akuntabel. “Program harus menjawab kebutuhan daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bukan sekadar administratif, tapi benar-benar memberi manfaat,” tegas Bujaeramy. Bujaeramy juga menegaskan bahwa pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pertambangan di Sulawesi Barat, sehingga potensi sumber […]

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya memperkuat promosi kesehatan yang ramah disabilitas, peningkatan akses informasi kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pemenuhan hak-hak kesehatan penyandang disabilitas di Sulawesi Barat. DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong pembangunan kesehatan yang mengedepankan prinsip tidak meninggalkan siapa pun (no one left behind) melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang […]

Melalui implementasi GARATTA TBC, DKPPKB Sulawesi Barat terus mendorong percepatan investigasi kontak, peningkatan penemuan kasus, perluasan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), penguatan edukasi masyarakat, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung agenda nasional eliminasi Tuberkulosis dan memperkuat transformasi layanan […]

Dalam pembahasan tersebut, Dinas PUPR Sulbar memaparkan potensi sumber-sumber PAD yang berasal dari berbagai layanan teknis, termasuk pelayanan UPTD Laboratorium Pengujian Mutu serta layanan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas PUPR. Paparan tersebut disusun berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, potensi pengembangan layanan, serta langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan pada tahun anggaran mendatang agar target yang […]

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Dinas PUPR Sulbar, Bau Maswat Dai, menyampaikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada regulasi dan standar teknis yang berlaku. Selain memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga, ia juga mengingatkan seluruh penyedia jasa agar memenuhi kewajiban pembayaran layanan laboratorium sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi […]