Gubernur Sulbar Suhardi Duka: Pers Sehat, Pembangunan dan Demokrasi Juga Sehat

Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat Gubernur menjelaskan, Inpres ini berlandaskan UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selain itu, sejumlah undang-undang juga mendukung koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi rakyat. “Koperasi ini bukan konsep […]

“Jadi prediksi kami, Insyaallah bulan ini sudah bisa terbayarkan utang PBI BPJS ke kabupaten/kota. Berdasarkan hasil rapat banggar dengan dinas terkait,” ungkapnya. Rupanya, anggaran mencapai Rp380 miliar untuk pembayaran PBI BPJS gratis telah tersedia. Namun Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Sakura menyatakan, masih menunggu hasil verval dari […]

“ Jadi disini (Pasangkayu.red) kami mengatur jadwal pemberangkatan rombongan bantuan yakni pemberangkatan pertama pada pukul 08.00 wita, pemberangkatan kedua pukul 13.00 wita-14.00 wita, pemberangkatan terakhir pukul 16.00 wita. Kami menyediakan personil untuk mengawal, jumlahnya tergantung banyaknya armada logistik, semisal kalau ada seratus armada logistik maka kami menyiapkan tiga mobil pengawalan” terang Wakpolres Pasangkayu, AKBP. Takdir […]

Aplikasi asetKU-Kes dilakukan oleh seluruh penanggung jawab dan operator ruangan di unit masing-masing dengan melakukan penginputan data ke dalam aplikasi. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Unit Pengelola Barang dan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk membuat analisis dan rekomendasi pengelolaan aset rumah sakit kepada Direktur RSUD Sulbar. ”Dengan implementasi asetKU-Kes ini, kebutuhan data aset rumah sakit […]

“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa penanganan korban kebakaran harus menjadi prioritas. Kami di BPKAD akan memastikan pengalokasian BTT dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tegas Ali Chandra. Ia menambahkan, BTT merupakan instrumen fiskal yang memang disiapkan untuk kondisi darurat seperti bencana, sehingga penggunaannya harus responsif […]

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan. Kalau ada program atau aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, harus segera diketahui kendalanya dan dikomunikasikan dengan pihak pengusul,” kata Jumiaty. Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi II yakni pengelolaan UPTD Perkebunan di Polewali Mandar (Polman). Jumiaty meminta pengelolaan UPTD tersebut dioptimalkan […]